Wanti Kerumunan, Mendagri Tak Ingin Malam Tahun Baru Jadi Petaka Seperti di Itaewon

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewanti masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban saat momen pergantian tahun. Tito tidak ingin, keramaian pada malam tahun baru 2023 menjadi petaka seperti di Itaewon Korea Selatan beberapa waktu lalu.

“Jaga keamanan tersebut termasuk mengatur kegiatan masyarakat, terutama di tempat-tempat kerumunan. Hal ini untuk meminimalisasi kejadian yang tidak diinginkan, seperti peristiwa yang terjadi saat perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan yang memakan banyak korban,” tulis Tito dalam siaran pers diterima, Selasa (27/12/2022).

Tito mendorong agar para pihak-pihak terkait melakukan indentifikasi dan inventarisasi daerah rawan tersebut sehingga kerumunan bisa terkendali. Sebab, euforia yang dua tahun terakhir terhalang pandemi dapat diluapkan masyarakat pada tahun ini saat pelonggaran sudah dilakukan.

“Kita sudah lama tidak kumpul-kumpul, terutama yang anak-anak muda. Jadi jangan sampai terjadi, Jakarta misalnya, Ancol itu akan ada ratusan ribu, kami yakin daerah-daerah juga ada pengumpulan masyarakat. Nah ini perlu diidentifikasi, kemudian dilakukan langkah-langkah mitigasi, diatur, termasuk mekanisme jalannya,” wanti Tito.

Eks Kapolri ini juga menegaskan larangan penggunaan petasan yang berpotensi menimbulkan ledakan besar, kebakaran, dan korban manusia maupun barang.  

“Kami kira petasan lebih baik kita larang, kembang api boleh tapi terbatas, jangan sampai jor-joran, kemudian terjadi kebakaran,” tambah dia

Dia menegaskan, berbagai upaya tersebut memerlukan langkah-langkah proaktif dan koordinasi dari berbagai pihak. Menurut dia, kunci paling utama adalah melakukan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kekompakan tokoh-tokoh agama, harapannya kegiatan Nataru dapat berjalan dengan aman. 

“Kunci utamanya adalah melaksanakan rapat Forkopimda dengan item-item seperti ini. Atau bisa ditambah dengan item-item yang lain, sesuai dengan kerawanan khas wilayah masing-masing,” Mendagri menutup.