Ketua DPP PDIP Ungkap Sosok yang Coba Obok-obok Kongres

Liputan6.com, Jakarta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak menepis adanya upaya-upaya dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok kongres melalui suksesi sekretaris jenderal untuk menggantikan Hasto Kristiyanto.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi isu Jokowi yang mengacak-acak PDIP lewat pergantian sekjen PDIP di kongres.

"Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi, indikasi yang anda sampaikan itu kami tidak akan membantah," kata Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Deddy meminta wartawan untuk memeriksa isu tersebut secara mendalam. Namun, lanjut Deddy, di internal PDIP isu itu sudah berkembang luas dan sengaja diembuskan oleh berbagai pihak.

"Tetapi kami tidak akan menyebut nama di sini, karena nama itu tidak layak lagi disebut, kalau menurut kami," jelas Deddy.

Deddy kemudian mencontohkan upaya mengganggu PDIP. Salah satunya lewat spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dan kewibawaan partai seperti mempertanyakan legalitas dari DPP PDIP.

"Kami melihat, mengamati, ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan," ujar Deddy.

Oleh karena itu, PDIP menyerukan kepada seluruh jajaran partai agar siap siaga melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDIP.

"Dalam bahasa Ibu Megawati 'mengawut-awut', dan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan," kata Deddy.

Selain itu, Deddy menyerukan kepada polisi mau dan mencari tahu siapa aktor di belakang itu. Sebab, Deddy melihat banyak spanduk itu dipasang di daerah-daerah strategis seperti di Kuningan, Rasuna Said.

"Ini adalah upaya sistematis dan terstruktur. Sangat aneh kalau polisi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan ini, karena di mana-mana ada CCTV dan daerah-daerah itu selalu harusnya adalah daerah yang steril karena banyak, misalnya, kedutaan dan sebagainya," ujar Deddy.

Baca juga Jokowi Dipecat, Anies Bakal Jadi Tokoh Baru PDIP?

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional Ronny Talapessy menambahkan, adanya upaya secara sistematis yang digerakkan oleh kekuatan terstruktur untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan adanya pemasangan berbagai baliho dan spanduk di tempat-tempat strategis, yang disinyalir dipasang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan terorganisir.

"Baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan di jalur-jalur utama, yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan dukungan sumber daya yang besar," ujar Ronny.

Ronny mengatakan, hal ini menjadi perhatian serius bagi PDIP serta kader dan simpatisan, karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif.

"Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya “mengawut-awut” PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga memicu kemarahan anggota dan kader partai seluruh Indonesia," ujar dia.

Ronny meminta aparat penegak hukum untuk dapat menertibkan hukum berkeadilan untuk menjaga stabilitas politik nasional.

"Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi negara, sehingga tindakan yang menggangu partai politik yang sah dan juga mengganggu warga negara Indonesia yang sah dilindungi kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tindakan gangguan tersebut berpotensi menciptakan instabilitas sosial dan politik secara nasional," tandas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencium adanya gelagat pihak-pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya kongres PDIP tahun 2025.

"Karena aku juga ada nih berita, nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya, di kongres juga mau 'diawut-awut' (dibuat kacau). Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah. Coba kamu 'awut awut' partai saya," kata Megawati dikutip dari Antara, Minggu (15/12/2024).

Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis lalu.

Diketahui, Rakernas V PDI Perjuangan yang digelar pada Mei 2024 lalu telah mengamanatkan pelaksanaan Kongres VI PDIP itu pada Februari 2025 mendatang.

Dalam keputusan Rakernas V tersebut meminta Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin pada periode 2025-2030 mendatang.