Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Uji Materi Cuti Petahana, Ahok Minta Peran Bawaslu Diperkuat

Bawaslu seharusnya dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan petahana dalam Pilkada.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 31 Agu 2016, 18:54 WIB

Diterbitkan 31 Agu 2016, 18:54 WIB

20160831-Ahok Bacakan Revisi Permohonan Uji Materi Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada-Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan usai membacakan gugatan pasal aturan cuti kampanye UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (31/8). Ahok mengajukan uji materi pasal 70 ayat 3. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Pada sidang kedua uji materi cuti kampanye petahana di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan salah satu argumen rahasia yang telah dia siapkan sebelum sidang.

Ahok menilai, bila tujuan diterapkannya UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana, maka bukan kewajiban cuti kampanye yang menjadi solusinya, melainkan penguatan pengawasan oleh Bawaslu.

"Pemohon berpandangan untuk mencegah adanya abuse of power atau pelanggaran sejenis dari petahana adalah lebih memenuhi rasa keadilan dan tidak merugikan hak konstitusi pemohon apabila pemerintah bersama DPR memperkuat fungsi, tugas serta wewenang institusi yakni Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu," ucap Ahok saat membacakan revisi berkas uji materinya di MK Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Menurut Ahok, Bawaslu seharusnya dapat mencegah penyalahgunaan dalam Pilkada. "Seharusnya pembuat UU berada dalam posisi netral dalam merumuskan. Kalau tujuannya membasmi abuse of power, harusnya perkuat Bawaslu," kata Ahok.

Usai persidangan, Ahok mempertanyakan fungsi kontrol Bawaslu apabila uji materinya ditolak MK.

"Saya katakan kalau kamu suudzon petahana bisa macam-mavam, UU dan Bawaslu buat apa? Kalau khawatir petahana main atau curang, emang kalau bukan petahana enggak bisa main? Ya harusnya diperkuat Bawaslu. UU Bawaslu kan ada," ujar Ahok.