Bawaslu Imbau Kepala Daerah Tak Kampanyekan Bakal Capres

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengimbau, kepala daerah agar tidak mengampanyekan bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024, sebelum waktu kampanye dimulai.

Hal ini disampaikan Bagja saat hadir dalam kegiatan webinar peningkatan kompetensi Polwan dalam rangka HUT ke-75 Polwan bertajuk Polri Presisi untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju di Tribrata, Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).

"Kami imbau kepada teman-teman kepala daerah untuk tidak melakukan hal tersebut, ya berhati-hati," kata Bagja dilansir dari Antara.

Bagja menyebut, saat ini tahapan Pemilu 2024 masih dalam tahap sosialisasi, dan hanya diperbolehkan memperkenalkan bakal capres bukan mengajak atau mengkampanyekan bakal capres yang diusung.

Dalam sosialisasi itu, kata dia, memberikan keterangan kepada publik peserta pemilu dari partai politiknya, bukan mengajak memilih calon yang diusung.

"Sekarang masih dalam tahap sosialisasi, ajakan itu tidak diperkenankan. Kemudian memperkenalkan peserta pemilu sudah saatnya dari kemarin," ucap Bagja.

Menurut dia, sudah ada tahapan pemilu untuk mengajak masyarakat memilih bakal capres yang diusung itu dapat dilakukan saat kampanye berlangsung.

Untuk itu, kata dia, kepala daerah yang menjadi kader partai politik bila ikut kampanye diwajibkan untuk cuti dari jabatan kepala daerah ataupun pejabat negara.

"Kalau mengajak nanti di kampanye silahkan. Nunggu kampanyenya entar, kalau kepala daerah harus cuti, itu ada batasannya. Kalau kepala negara juga demikian cuti dan lain-lain," katanya.​​​​​​​

Bagja berharap, imbauan tersebut dapat dipatuhi oleh semua pejabat daerah dan pejabat negara yang mempunyai afiliasi terhadap peserta pemilu tertentu.

Pemilu akan kembali digelar pada 2024 mendatang. Berbeda dari sebelumnya, Pemilu 2024 kini digelar serentak, bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, presiden-wakil presiden, dan kepala daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemungutan suara Pemilu legislatif dan Pemilu presiden, pada Rabu 14 Februari 2024. Sedangkan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Penetapan itu telah dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022.

Selain pemungutan suara, ada tahapan-tahapan penting lain selama Pemilu 2024. Dikutip dari situs KPU, berikut ini adalah informasi tentang tahapan Pemilu 2024 mendatang berdasarkan PKPU No.3 Tahun 2022:

Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024

• Perencanaan Program dan Anggaran: 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024
• Penyusunan Peraturan KPU: 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023
• Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih: 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023
• Pendafatran dan Verifikasi Peserta Pemilu: 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022
• Penetapan Peserta Pemilu: 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022
• Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan: 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023
• Pencalonan anggota DPD: 6 Desember 2022 - 25 November 2023
• Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota: 24 April 2023 - 25 November 2023
• Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden: 19 Oktober 2023 - 25 November 2023
• Masa Kampanye Pemilu: 28 November 2023 - 10 Februari 2024
• Masa Tenang: 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024
• Pemungutan dan Penghitungan Suara: 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024
• Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara: 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024
• Penetapan hasil Pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
• Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD: 1 Oktober 2024
• Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2024