Bawaslu Depok Ingatkan KPU soal Pemilih Rentan pada Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok untuk memperhatikan pemilih rentan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024

Komisioner Bawaslu Kota Depok, Andriansyah mengatakan, berkaca pada Pilkada 2019, angka golput di Kota Depok cukup tinggi. Untuk menekan angka golput dan kerawanan pemilih rentan, Bawaslu Kota Depok mengingatkan KPUD Depok untuk melakukan langkah antisipasi.

“Untuk golput, KPU diatur kewajibannya untuk meningkatkan partisipatif, kalau kita meningkatkan partisipatif bukan hanya ke TPS, tapi mengajak sama sama mengawal proses ini,” ujar Andriansyah kepada Liputan6.com, Senin (19/8/2024), di Wisma Makara UI.

Sebagai penyelenggara Pemilu maupun Pilkada, Bawaslu Kota Depok optimis dapat menekan angka golput. Bawaslu melihat, politik masyarakat Kota Depok sudah dewasa sehingga dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada nanti.

“Sebagian masyarakat sudah dewasa politiknya di Kota Depok, ya kita ingin tahapan ini baik, demokratis sehingga masyarakat memiliki pemimpin yang baik,” terang Andriansyah.

Bawaslu Kota Depok dan KPUD Kota Depok memiliki ide dan aturan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat memberikan sosialisasi. Namun diperlukan pula tahapan melakukan evaluasi terhadap pemilih rentan.

“Kita masih banyak pemilih rentan di Depok. Misalnya pemilih pemula, disabilitas, komunitas-komunitas harus terjangkau juga pada layanan masyarakat,” jelas Andriansyah.

Ketika disinggung soal data pemilih yang sudah meninggal, Bawaslu Kota Depok sedang melakukan koordinasi dengan KPUD Kota Depok. Bawaslu Kota Depok sebelumnya sudah meminta KPUD Kota Depok untuk melakukan perbaikan data pemilih.

"Perbaikan data pemilih bukan hanya kepada pemilih yang sudah meninggal, turut memperhatikan pemilih ganda,” ucap Andriansyah.

Menurut Andriansyah, Bawaslu Kota Depok hingga kini belum mendapatkan salinan data ganda yang telah dilakukan KPUD Kota Depok.

“Data ganda jumlahnya lumayan banyak juga, nanti kita cek angkanya ya,” kata Andriansyah.

Bawaslu Kota Depok mengakui, pemilih ganda merupakan permasalahan human error. Bawaslu Kota Depok turut menyoroti tempat pemungutan suara yang harus disusun secara terstruktur, masif, dan sistematis (TSM).

“Kami sudah menyampaikan beberapa rekomendasi, pada pelaksanaan pleno cukup alot sampai dipending, akhirnya KPU menjalankan rekomendasi kita,”