Daftar Penghuni Indeks IDXBUMN20, Saham JKON Resmi Masuk

Liputan6.com, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan evaluasi atas sejumlah indeks termasuk IDX BUMN20. Evaluasi yang dilakukan terhadap indeks ini masuk dalam evaluasi mayor.

Evaluasi mayor ini bertujuan memilih saham konstituen indeks untuk periode selanjutnya disertai dengan menyesuaikan jumlah saham untuk indeks dan atau bobot dari konstituen. Indeks IDXBUMN 20 ini efektif pada 3 Agustus 2023-2 Februari 2024. Adapun pada periode ini, BEI keluarkan saham PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dari indeks tersebut.

Sedangkan saham yang masuk adalah PT  Jaya Konstruksi Tbk (JKON). Adapun saham Jaya Konstruksi memiliki bobot sekitar 0,25 persen terhadap indeks.

Berikut 20 saham yang masuk daftar terbaru indeks IDXBUMN20:

• PT Adhi Karya Tbk (ADHI)
• PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO)
• PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
• PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)
• PT Bank Jabar Banten Tbk (BJBR)
• PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
• PT Elnusa Tbk (ELSA)
• PT Jaya Konstruksi Tbk (JKON)
• PT Jasa Marga Tbk (JSMR)
• PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL)
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)
• PT Bukit Asam Tbk (PTBA)
• PT PP Tbk (PTPP)
• PT Semen Indonesia Tbk (SMGR)
• PT TimahT bk (TINS)
• PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
• PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)

Sebelumnya, saham BUMN Karya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) hengkang dari IDX BUMN 20. Sehingga posisi tersebut digantikan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON).

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, keluarnya saham WSKT dari indeks tersebut dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah kasus fraud alias kecurangan.

"Memang karena ada kasus fraud. Bagaimana waktu itu ngeluarin surat utang atau bond, tidak ada tanggung jawab, ya tidak apa apa. Itu bagian pertanggung jawaban, dan itu nanti akan kita perbaiki perusahaannya," kata Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (1/8/2023).

Erick bilang, pihaknya akan melakukan proses hukum jika terjadi kasus di BUMN, salah satunya korupsi. Sebab, ia berpegang teguh untuk memperbaiki BUMN dari segala aspek.

"Saya terus mendorong proses proses hukum BUMN yang korup, kita dorong. Kita ingin sama-sama perbaiki BUMN ini," kata dia.

Di sisi lain, ia ingin memastikan BUMN bisa lebih baik lagi ke depannya. Ia pun tidak ingin jumawa karena BUMN mampu menghasilkan dividen kepada negara.

"Saya tidak mau jumawa kita sudah cukup, sudah baik dengan dividen yang diberikan ke negara sepanjang sejarah Rp 80,2 triliun, cukup? enggak, harus bagus lagi, oknum-oknum kita proses," ujar Erick Thohir.

Sebelumnya, untuk meningkatkan layanan terkait pelaporan transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) serta lelang Surat Utang Negara (SUN), dan pengawasan transaksi EBUS oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (31/7/2023) meluncurkan Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE), Lelang SUN (Ministry of Finance Dealer System-MOFiDS), dan Pengawasan Transaksi EBUS (Daily Watching-DW). 

Upaya ini merupakan pembaruan atas sistem sebelumnya yang dikenal dengan Centralized Trading Platform-Penerima Laporan Transaksi Efek (CTP-PLTE). Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Direksi BEI perihal Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE) yang diterbitkan pada 26 Juli 2023 dan mulai berlaku sejak 31 Juli 2023.

"Pembaruan teknologi sistem didukung dengan pengkinian infrastruktur untuk memastikan tingkat layanan yang diberikan oleh sistem PLTE, MOFiDS, dan DW kepada industri tetap tinggi," kata Manajemen BEI dikutip dari keterangan resmi, Senin, 31 Juli 2023.

Sistem ini memegang peran yang penting dalam mekanisme pelaporan transaksi EBUS oleh para pelaku pasar, pengawasan transaksi oleh OJK, sekaligus Lelang SUN oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR) kepada Dealer Utama SUN.

Dengan penggunaan infrastruktur dan teknologi yang baru, sistem PLTE, MOFiDS, dan DW sekarang hadir dengan kemampuan sinkronisasi real-time antara Data Center Utama dan Data Center Disaster, performa pelaporan secara kolektif yang lebih mumpuni, dan peningkatan kapasitas sistem secara keseluruhan. 

Lebih jauh lagi, teknologi dan infrastruktur baru ini juga meningkatkan otomasi integrasi data dari sistem di pasar EBUS lainnya, seperti Sistem Perdagangan Pasar Alternatif (SPPA) dan data Single Investor Indentification (SID) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

Pada sistem PLTE yang diperbarui tersebut, jumlah maksimum perdagangan yang dapat dilaporkan meningkat hampir 5 kali lipat dari sebelumnya, yaitu menjadi 15.000 pelaporan per hari, dan jumlah maksimum yang dapat diterima dalam satu menit meningkat lebih dari 3 kali lipat dari sebelumnya, yaitu menjadi 1.800 pelaporan per menit.

 Hingga Juni 30 Juni 2023, jumlah pelaporan transaksi EBUS yang dilakukan oleh 111 Partisipan pengguna PLTE rata-rata mencapai 3.297 pelaporan per hari dan dengan rata-rata volume transaksi per harinya mencapai Rp53,5 triliun. Rata-rata jumlah pelaporan transaksi per hari meningkat 27,9 persen jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah pelaporan transaksi per hari sepanjang tahun 2022. 

Sedangkan, rata-rata volume transaksi saat ini meningkat 3,67 persen jika dibandingkan dengan rata-rata volume transaksi per hari sepanjang tahun 2022.

Dengan dilakukan pembaruan teknologi dan infrastruktur PLTE, MOFiDS serta DW ini, BEI sebagai pihak yang ditunjuk OJK sebagai penyedia sistem PLTE dan Penyelenggara SPPA atas Perdagangan Surat Utang berharap dapat menjaga performa sistem Pelaporan Surat Utang, mengintegrasikan seluruh ekosistem Perdagangan Surat Utang di pasar modal Indonesia agar lebih efisien dan efektif serta meningkatkan user experience kepada seluruh stakeholder yang terdiri dari OJK, DJPPR, Partisipan, Dealer Utama.