Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Penghinaan Presiden

Pengamat Politik Rocky Gerung memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penyebaran berita hoaks atau berita bohong yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Video
Tampilkan foto dan video
Pengamat politik Rocky Gerung menjadi pembicara dalam diskusi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Diskusi tersebut mengangkat tema " Upaya Mempertahankan Independensi KPK". (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Rocky Gerung Penuhi Panggilan Polisi: Kata Pak Jokowi Itu Masalah Kecil, Kenapa Dibawa ke Markas Besar?
Rocky Gerung mengenakan masker dengan tanda silang (x) saat hadir mendampingi pemeriksaan Direktur Lokataru Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/3/2022). Haris Azhar diperiksa dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Polda Metro Jaya Serahkan Berkas Rocky Gerung dan Refly Harun ke Bareskrim Senin 7 Agustus 2023
Akademisi Rocky Gerung saat menjadi saksi pada persidangan Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Selasa (23/4). Rocky Gerung menjadi salah satu saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan kasus berita bohong Ratna Sarumpaet. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Viral Rocky Gerung dan Arti Kata Bajingan
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Teguh Widodo (kanan) memberikan penjelasan video viral remaja menghina Jokowi. (Liputan6.com/M Syukur)
Alasan 'Nyeleneh' Remaja di Rokan Hulu Hina Presiden Jokowi
Ilustrasi. (Liputan6.com)
Viral Anak di Bawah Umur Hina dan Maki Presiden Jokowi, Ada Masalah Apa?
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat memberikan pandangan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Klarifikasi Pemerintah soal KUHP Baru: Komunisme, Surat PBB, hingga Hina Presiden
Banner Infografis Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Draf Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)
Soal Pasal Penghinaan Presiden, Pemerintah Jelaskan Definisi Kritik di RKUHP
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Menkumham Yasonna Klaim RUU KUHP Dapat Respons Positif Masyarakat
Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman saat memberikan keterangan pers di Kantoor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (8/11/2017). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Polemik RKUHP, Habiburokhman Usul Pasal Penghinaan Presiden Dialihkan ke Perdata
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa bendera Partai Demokrat usai terpilih secara aklamasi dalam Kongres V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). AHY menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketum partai. (Liputan6.com/Dok Partai Demokrat)
Demokrat Minta Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Dikaji Kembali
Mural bertulis 'Menolak RKUHP Bukan Menunda' terpampang pada dinding di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mural tersebut respons dari seniman Jakarta terhadap RUU KUHP yang dinilai mencederai tatanan demokrasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
KSP: Pidana Penghinaan Presiden di RUU KUHP untuk Jaga Wibawa Kepala Negara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019). BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) periode semester I/2019 kepada Presiden Jokowi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
DPR: Jokowi Ingin Pasal Penghinaan Presiden Dihapus dari RUU KUHP
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (kedua kiri) saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Dewan Pers: Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP dan UU Pers Tumpang Tindih
Menkumham Yasonna Laoly menggelar jumpa pers soal pasal penghinaan presiden di RKUHP. (Liputan6.com/Yopi Makdori)
Penjelasan Menkumham soal Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi menggelar aksi saat car free day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Massa mengatakan RUU KUHP berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
PKS: Pasal Penghinaan Presiden di Revisi KUHP Bisa Jadi Pasal Karet
Papan totem SPBU Pertamina diretas, tertulis penghinaan terhadap Jokowi dan Megawati. (Liputan6.com/Reza Efendi)
Polisi dan Pertamina Ungkap Misteri Peretasan Papan Totem SPBU di Medan
Presiden Jokowi usai memberikan keterangan pers mengenai kuota haji di Istana Merdeka, Rabu (11/1). Kuota Haji 2017 mendapatkan kenaikan sebesar 10.000, yang sebelumnya 211.000 kuota menjadi 221.000 kuota. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
TKN Laporkan Video Viral Pria Turunkan Foto Presiden Jokowi ke Bareskrim
Muhammad Farhan Balatif, tersangka penghinaan Presiden Jokowi dan Kapolri. (Liputan6.com/Reza Efendi)
Polisi Selidiki Kejanggalan Kasus Penghinaan Jokowi di Medan
Muhammad Farhan Balatif, tersangka penghinaan Presiden Jokowi dan Kapolri. (Liputan6.com/Reza Efendi)
Remaja Penghina Jokowi di Medan Berstatus Putus Sekolah
Akun facebook penghina Presiden Jokowi dan Kapolri Tito Karnavian (Liputan6.com/Istimewa)
Orangtua Penghina Jokowi Anggota Ormas yang akan Dibubarkan?
Muhammad Farhan Balatif, tersangka penghinaan Presiden Jokowi dan Kapolri. (Liputan6.com/Reza Efendi)
Remaja Penghina Jokowi Belajar Retas Wifi Secara Autodidak
Muhammad Farhan Balatif saat digelendang di Mapolda Sumut. (Liputan6.com/Reza Efendi)
Ini Motif Farhan Hina Jokowi dan Kapolri di Facebook
Muhammad Farhan Balatif, pengelola akun Facebook Ringgo Abdullah, menjadi tersangka kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (Liputan6.com/Reza Efendi)
Penyidik Siap Beberkan Pemeriksaan Remaja Penghina Jokowi-Kapolri
Akun facebook penghina Presiden Jokowi dan Kapolri Tito Karnavian (Liputan6.com/Istimewa)
Jawaban Tantangan Si Penghina Presiden
Ilustrasi (Istimewa)
Penghina Jokowi dan Kapolri di Facebook Ditangkap
Ilustrasi (Istimewa)
Polda Jatim Buru Teman Terduga Penghina Presiden
Ilustrasi (Istimewa)
Polisi Tangkap Tamim Pardede Pembuat Video Hina Jokowi - Kapolri
Presiden RI, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Polisi Kirim Surat ke Jokowi Terkait Kasus Penghinaan Presiden
JA ditangkap polisi setelah diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan kapolri Jenderal Tito Karnavian
Apa Kabar Kasus Penghinaan Presiden dan Kapolri di Cilincing?
Ungkapan penghinaan dituliskan JA dengan mencorat-coret kolong jalan tol.01:01
WHOOPS: Tak Hanya Hina Presiden Jokowi, Pria Ini Juga Mengaku Anggota ISIS
Putar Video01:01
Pengacara Farhat Abbas dan musisi Ahmad Dhani bersalaman usai penandatangan surat perjanjian di Jakarta, Selasa (20/12). Surat itu berisi penunjukkan Farhat Abbas sebagai kuasa hukum Ahmad Dhani dalam kasus dugaan makar. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Kasus Hina Presiden, Dhani Tunjuk Farhat Abbas Jadi Pengacara
Ahmad Dhani memberikan keterangan pres terkait orasinya yang dianggap menghina Jokowi, Jakarta, Senin (7/11). Dhani membantah menyebut nama Jokowi dalam orasi yang dilakukan saat Aksi Damai 4 November. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Projo Tunggu Iktikad Baik Ahmad Dhani Minta Maaf
Penyidik juga telah memanggil delapan saksi terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan musikus Ahmad Dhani. 01:00
NEWS FLASH: Ahmad Dhani Dipanggil Polisi Usai Demo 2 Desember?
Putar Video01:00
Ahmad Dhani Akan Dipanggil Polda Metro Usai Demo 2 Desember?
Ahmad Dhani Ancam Melawan Bila Jadi Tersangka Hina Presiden
Dilaporkan ke Polisi, Ahmad Dhani Mengadu ke Fadli Zon di DPR
Dari delapan saksi, hanya satu orang yang memenuhi panggilan penyidik, yakni Eggi Sudjana.00:51
NEWS FLASH: Polda Bisa Panggil Paksa Saksi Kasus Ahmad Dhani
Putar Video00:51
Relawan Jokowi Serahkan Bukti Baru Polisikan Ahmad Dhani
Polda Metro Akan Panggil Ahmad Dhani soal Dugaan Hina Presiden
Pesiden kembali mengundang sejumlah pimpinan ormas Islam.
Segmen 2: Jokowi Undang Ormas Islam hingga Penghinaan Presiden
Ahmad Dhani adalah musisi Indonesia yang dikenal karena membentuk band Dewa 19
Ahmad Dhani Batal Lapor Balik Projo Terkait Penghinaan Presiden
Ahmad Dhani dilaporkan ke Polda Metro terkait ucapannya saat berorasi 4 November lalu. Sementara Sylviana Murni blusukan ke Pasar Bungur.
VIDEO: Pakar Hukum Sarankan Jokowi Laporkan Langsung Ahmad Dhani
Ilustrasi Kebakaran (Liputan6.com/Johan Fatzry)
Segmen 1: Kebakaraan Kios Hingga Ahmad Dhani Kembali Dilaporkan
Ahmad Dhani memberikan keterangan pres terkait orasinya yang dianggap menghina Jokowi, Jakarta, Senin (7/11). Dhani membantah menyebut nama Jokowi dalam orasi yang dilakukan saat Aksi Damai 4 November. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Ahmad Dhani Lapor Balik Projo ke Polda Metro Jaya Besok
Ahmad Dhani saat ikut bergabung bersama massa dalam demo 4 November (foto: Twitter)
Ahmad Dhani soal Video Orasi: Projo Harus Banyak Belajar Hukum
Diduga Sebarkan Pornografi, Pemilik Akun @ypaonganan Ditangkap
Ilustrasi
Upaya Menghidupkan Kembali Delik Penghinaan Presiden
Ketua MK Arief Hidayat. (Liputan6.com/Herman zakharia)
Ketua MK: Putusan Cabut Pasal Hina Presiden Final dan Mengikat
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Masinton PDIP: Pasal Penghinaan Presiden Jangan Cederai Demokrasi
Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo.
Hadiri Pelantikan Pengurus SOKSI, Jokowi Sebut Nama Bamsoet
Presiden Jokowi (foto: Faizal Fanani)
Pakar Hukum: Jokowi Tidak Dapat Info Utuh Pasal Hina Presiden
Presiden Joko Widodo.
Jokowi: Pasal Penghinaan Presiden Baru Rancangan, Kok Sudah Ramai
Gedung DPR di Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi III: Pasal Penghinaan Presiden Tak Bisa Diterima
Presiden Jokowi (depan) berjalan ditemani Presiden Singapura, Tony Tan di Istana Kepresidenan Singapura, Selasa, (28/7/2015). Jokowi ingin meningkatkan hubungan bilateral khususnya di bidang ekonomi dengan Singapura. (REUTERS/Edgar Su)
Aktivis 98: Pasal Penghinaan Presiden Warisan Kolonial
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Remisi dalam Perspektif Penegakan Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi' di Jakarta, Minggu (29/3/2015). (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Nasir Djamil DPR: Pasal Penghinaan Presiden Ibarat Zombie
(Liputan 6 TV)
Jokowi: Saya Sudah Kenyang Diejek, Tapi Tak Ada yang Dipidanakan
Loading

TRENDING

Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama koleganya di institusi kepolisian RI. (Liputan6.com/ Dok Ist)
berita pilihan

Kasus Polisi Tembak Polisi, Akademisi: Proses Secara Hukum yang Berlaku

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya mendukung swasembada pangan yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
berita pilihan

Instruksi Kapolri Terkait Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono (kanan) (humas.polri.go.id)
berita pilihan

Kabag Ops AKP Dadang Iskandar Tembak Mati Kasat Reskrim Solok Selatan di Parkiran Polres

AKP Dadang Iskandar Ngamuk saat Serahkan Diri01:20
berita pilihan

VIDEO: AKP Dadang Iskandar Ngamuk saat Serahkan Diri

Putar Video01:20
Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono (kanan) (humas.polri.go.id)
berita pilihan

Polisi Tembak Polisi, Kapolda Sumbar: Ada Pro Kontra Saat Usut Kasus Tambang Sirtu

Anggota Komisi III DPR RI F-PKS, Nasir Jamil memberikan pendapat pada diskusi bersama pimpinan KPK yang baru Saut Situmorang di Jakarta, Sabtu (19/12). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
berita pilihan

Polisi Tembak Polisi di Solok, Nasir Jamil DPR: Patut Diduga karena Berebut Cuan

Berita Terbaru