Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diundang dalam acara dialog Bisnis Uni Eropa-Indonesia 2014. Dalam kesempatan itu, JK curhat soal kebijakan yang tidak populer dengan menaikkan harga BBM subsidi, di depan puluhan pebisnis Uni Eropa.
Ia menyampaikan saat ini merupakan waktu penting bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah diharuskan mengambil kebijakan tepat untuk mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) demi perekonomian yang lebih baik.
"Bertahun-tahun kita defisit karena banyak sektor yang disubsidi dan kadang tidak efektif. Ini kenapa beberapa hari lalu kami mengambil kebijakan yang tidak populer, di mana-mana ada protes karena harga BBM, tapi akan berhenti dalam satu minggu," ujar JK, Rabu (19/11/2014).
JK menjelaskan dampak dari kenaikan itu, pemerintah akan memiliki dana tambahan. Ia juga mengatakan pemerintah akan efektif menggunakan budget, mengambil kebijakan untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, ia berjanji kepada para pebisnis untuk memangkas birokrasi pemberian izin. "Dan akan mempermudah bagi kalian. Itu kebijakan kami. Saya tahu banyak protes. Banyak keputusan lama, birokrasi panjang. Kita akan meningkatkan itu. Kita akan lebih efektif untuk izin birokrasi. Misalnya memperkuat BPKM. Ini akan membuat birokrasi efisien," tegas JK.
Pemerintah, lanjut JK, mengharapkan infrastruktur bagus akan tercapai dan regulasi baik akan terwujud. Hal ini pula akan memperkuat sektor swasta.
"Infrastruktur yang tersedia untuk bisnis dan komersial kita minta swasta. Tapi yang tidak menguntungkan secara bisnis seperti irigasi, itu pemerintah. Tapi kalau tol, listrik, dan lain-lain, kita minta swasta," tandas JK setelah membahas kebijakan penaikan harga BBM. (Silvanus A/Ahm)