DANA, Layanan Dompet Digital Kini Hadir di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - DANA, Dompet Digital Indonesia, sebuah layanan dari perusahaan rintisan (start up) di bidang teknologi finansial diperkenalkan pada hari ini (21/3/2018). Start up ini mengusung misi sebagai platform yang menjadi solusi untuk semua transaksi digital nontunai, baik online maupun offline.

CEO DANA, Vincent Iswara mengatakan, kehadiran DANA diharapkan mampu membuat masyarakat Indonesia berdaya saing dengan kemampuan transaksi nontunai yang transparan, aman, dan efisien.

"Kesulitan dalam melakukan transaksi konvensional dengan menggunakan uang tunai dalam kegiatan sehari-hari seringkali menghalangi peningkatan produktivitas dan daya saing," ujar dia di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Selain itu, lanjut Vincent, DANA juga akan berkontribusi dalam mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju.

"Dana kami dirikan untuk mengoptimalkan penggunaan nontunai dan turut mentransformasi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat ekonomi digital yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang kuat," ungkap dia.

Menurut Vincent, DANA dibangun berdasarkan teknologi terdepan yang smart dan aman. Para programer muda Indonesia yang berkompeten dan berdedikasi tinggi saat ini tengah memodifikasi teknologi ini agar lebih cocok bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, pusat data dan data recovery center DANA juga berlokasi di Indonesia.

"Dengan mengembangkan teknologi canggih yang memiliki tingkat keandalan tinggi, DANA menjadi wadah bagi programer muda Indonesia untuk mengoptimalkan kompetensinya tanpa harus tergantung pada keberadaan programer asing. Di sini arti pentingnya transfer teknologi untuk anak muda Indonesia menuju kemandirian teknologi di masa depan," jelasnya. 

Sebagai langkah awal, DANA tersedia dalam versi Beta yang tersedia di berbagai aplikasi seperti BBM, Bukalapak, Tix.ID. DANA juga telah bermitra dengan lebih dari 40 merchant‎. Ke depannya, jaringan kemitraan DANA akan terus diperluas dan layanan yang disajikan akan terus dikembangkan.

Pemerintah terus mengejar target sertifikasi tanah bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan tujuh juta bidang tanah milik masyarakat telah tersertifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, adanya sertifikasi tanah ini sebenarnya bukan hanya sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat yang menempati sebidang tahan tertentu.

Lebih dari itu, program sertifikasi tanah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses bagi masyarakat akan produk-produk jasa keuangan atau bisa disebut inklusi keuangan.

"Ada Perpres mengenai Strategi Nasional Keuangan Inskulsi (SNKI). Di dalamnya ada beberapa pilar yang perlu kita jalankan, mulai edukasi dalam bidang ini bahkan sertifikasi tanah rakyat. Kenapa dia penting dalam rangka pengembangan keuangan inklusif? Karena masyarakat kita dalam hal panjang itu masih sedikit yang tanahnya punya sertifikat," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Dengan sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat maka akan memberikan manfaat dan menjadi modal untuk dapat mengakses produk-produk jasa keuangan seperti perbankan. Contohnya, sertifikat tanah bisa menjadi agunan bagi masyarakat dalam mengajukan pinjaman modal usaha.

"Kenapa penting? Enggak usah bicara keuangan inklusi kalau pendidikan rendah, tanah pun tak punya. Punya tapi enggak ada sertifikat. Terus pakai apa? Kita mendorong benefit bagi masyarakat luas," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Darmin, pemerintah terus mendorong program sertifikat tanah bagi masyarakat. Bahkan pada 2023 diharapkan semua tanah yang ada di Indonesia telah sertifikasi.

‎"Kalau di masa lalu kita sudah hitung, kita hanya mampu sertifikasi 650 ribu bidang (per tahun). Tahun kemarin tidak tanggung-tanggung ditetapkan 5 juta, tahun ini 7 juta, tahun depan 9 juta. Sehingga sebagian besar di Indonesia ini sudah harus disertifikasi dalam 2 tahun," ujar dia.