Sri Mulyani Ingatkan Pengusaha Agar Tak Coba-Coba Hindari Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saling percaya antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan dalam membangun ekonomi. Termasuk dalam hal membayar pajak.

Jika pelaku usaha sadar akan kewajibannya kewajiban pajaknya, maka mereka akan tenang dalam menjalankan usaha dan mengembangkan bisnis.

"Jika mereka memiliki trust dan confidence maka mereka akan menyalurkan semua energi dan pikirannya untuk mengembangkan usaha bukan untuk mengakali peraturan," ujar dia, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta seperti ditulis Sabtu (16/11/2019).

Sri Mulyani Minta Pemda Tak Habiskan APBD Buat Perjalanan Dinas

Sebaliknya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, jika pelaku bisnis tidak memiliki kesadaran juga kerelaan untuk memenuhi tanggung jawab, maka hal tersebut bisa mengganggu proses bisnis.

"Kalau dia 24 jam, 7 hari seminggu, para pengusaha itu sebagian besar waktu memikirkan bagaimana bisa menciptakan nilai tambah, inovasi, ekspansi usaha, maka ekonomi juga akan maju," urai Sri Mulyani.

Selain itu, hal tersebut akan membuat relasi antara pemerintah, dalam hal ini institusi pemungut pajak dengan pelaku usaha menjadi tidak akrab dan penuh kecurigaan.

"Tapi kalau bagaimana mengakali aturan, bagaimana kita bisa hiding, menghindari maka itu menjadi usaha yang merugikan ekonomi dan menciptakan juga bagi pemerintah untuk selalu curiga juga," tandas Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengurangi pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan perjalanan dinas. Menurutnya anggaran dinas yang dilakukan pemerintah daerah selama ini masif relatif tinggi.

“Tolong untuk perjalanan dinas, untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wira-wiri. Wira-wirinya itu 13,4 persen sendiri dari APBD, belum unit cost juga lebih mahal,” ujar Sri Mulyani di Acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, Kantor DJP, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Di sisi lain porsi belanja pegawai juga terbilang tinggi yaitu mencapai 36 persen dari APBD. Sedangkan belanja jasa kantor mencapai 17,5 persen dari APBD. "Jadi, Bapak, Ibu, sekalian kalau dilihat perjalanan dinas dan jasa kantor itu sudah 31 persen sendiri, itu belum belanja pegawai tadi, 36 persen,” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan seharusnya pemerintah daerah memberikan porsi yang besar untuk kebutuhan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bukan justru, mengambil porsi APBD yang justru untuk keperluan yang tidak terlalu penting.

“Makanya sisa-sisa itu sisanya untuk rakyat, itu kan salah. Jadi tolong dilihat betul, kami pun di pusat bahkan sudah meminta meneliti betul belanja-belanja kelompok tadi,” kata Sri Mulyani.