BKPM Kejar Target Serapan Anggaran hingga 95 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi anggaran sampai bulan Agustus ini realisasinya baru 47 persen dari pagu anggaran Rp 524,41 miliar. Saat ini, BKPM terus berupaya menggenjot realisasi anggaran di tahun 2020 agar optimal.

“Progres realisasi anggaran 2020 posisi sampai 24 Agustus 2020 sebesar Rp 251 miliar atau sama dengan 47 persen. Sisanya 53 persen,” kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI, Kamis (27/8/2020).

Bahlil menegaskan sampai akhir tahun 2020 BKPM akan bekerja keras untuk merealisasikan serapan anggaran mencapai 95 persen. “Insyaallah, sampai akhir desember target kami di atas 95 persen,” ujar Bahlil.

Target 95 persen ini memang lebih tinggi dari capaian atau realisasi anggaran BKPM pada 2019 yaitu 93 persen. Bahlil mengungkapkan, 7 persen anggaran yang tidak terserap pada 2019 dikarenakan realisasi tender dan pemotongan gaji karyawan di beberapa perwakilan negara. Dimana kinerja dari karyawan tersebut dinilai tidak maksimal.

Selain itu, Bahlil juga membeberkan realisasi anggaran BKPM 2019 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke-12 secara berturut-turut.

“Laporan realisasi anggaran BKPM tahun 2019 dengan pagu Rp 640 miliar dan realisasi Rp 597 miliar kurang lebih 93 persen,” ungkap Bahlil.

Rinciannya, terbagi atas Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal 92 persen, Sekretaris Utama 95 persen, Deputi Promosi Penanaman Modal 89 persen, Deputi Kerjasama Penanaman Modal 96 persen, Deputi Pelayanan Modal 97 persen, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 92 persen, dan Deputi Perencanaan 97 persen.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menghitung nilai potensi investasi dari berbagai megaproyek mangkrak di Tanah Air. Total penerimaan negara yang hampir menguap mencapai Rp708 triliun.

Beruntung, sebesar 58 persen atau Rp 409 dari nilai potensi itu telah difasilitasi BKPM. Rinciannya, Rofnet (Rp211, 9 triliun), Lotte Chemical (Rp61,2 triliun) Vale (Rp2,1 triliun), Tanjung Jati Power (Rp38 triliun), Kobexindo (Rp14 triliun), Hyundai (Rp21,7 triliun).

Lalu, Nindya (Rp9,5 triliun), PT Tenaga Listrik Bengkulu (Rp5,2 triliun), PT Galempa Sejahtera Bersama (Rp2 triliun), Masdar (Rp1,8 triliun) PT Sumber Mutiara Indah Perdana (Rp1,8 triliun), dan investasi lainnya (Rp1, 4 triliun).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, penyebab banyaknya investasi bernilai fantastis yang mangkrak tersebut diakibatkan oleh ulah 'hantu'. Khususnya hantu tanah dan hantu perizinan yang kerap menghambat pengembangan investasi di Indonesia.

"Banyak proyek mangkrak itu akibat ulah hantu. Hantunya itu hantu tanah, hantu izin dan hantu-hantu lainnya yang tidak bisa dilawan dengan Undang-Undang (UU)," jelas dia dalam webinar di Jakarta, Rabu (12/8).

Namun, diakuinya kini ia telah menemukan solusi jitu untuk menangkal ulah hantu tersebut. Antara lain dengan melakukan pendekatan khusus dalam mengawal proyek investasi." Yakni, kita belajar dari hantu itu caranya, sehingga tidak dikerjain," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan lebih aktif dalam melindungi para investor yang berniat menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini.

Pun, Bos BKPM tersebut juga mengimbau para investor untuk tak ragu melapor jika merasa dipermainkan dalam mengurus perizinan usaha atau menemui kendala urusan lainnya. Sehingga pihaknya lebih mudah untuk membantu proses perizinan usaha dan kegiatan lainnya terkait kelancaran dari proyek investasi.

"BKPM tidak hanya akan membidik potensi investasi besar, tetapi juga investasi menengah dan kecil. Mereka juga turut andil dalam penciptaan lapangan kerja," jelasnya.