Sri Mulyani Sebut Utang Indonesia Masih Rendah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui terjadi peningkatan utang di Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Bahkan tingkat utang Indonesia naik di kisaran 36-37 persen dari sebelumnya hanya 30 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan peningkatan utang yang terjadi di Indonesia ini masih relatif cukup baik dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Bahkan, U]untuk negara-negara yang masuk dalam kategori negara maju, tingkat utangnya mencapai 130 persen dari kondisi normal yang biasanya 100 persen.

Sementara untuk negara berkembang yang biasanya rasio utang di kisaran 50 persen, meningkat menjadi di kisaran 60 persen hingga 70 persen.

"Namun bukan berarti kita tidak waspada, akan tetapi kita akan tetap menjaga semua kondisi, hal ini agar perekonomian tetap membaik dan kondisi fiskal tetap sustain," ujarnya dalam APBN Kita secara virtual, Senin (23/11/2020).

Bendahara Negara itu menambahkan, rasio utang yang cukup rendah dibanding dengan negara lain disebabkan oleh dukungan fiskal terhadap kontraksi perekonomian Indonesia dinilai lebih moderat.Indonesia menganggarkan dukungan anggaran sebesar Rp695,2 triliun untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Tambahan belanja tersebut menyebabkan defisit anggaran yang mencapai Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari PDB.

"Jumlah tambahan dukungan fiskal dalam rangka tangani Covid-19 dan mendorong perekonomian, Indonesia berada di bagian modest. Sesudah china. Dalam hal ini dan perubahan dari sisi defisit ini ditujukan mainly untuk memberi support bagi ekonomi dan untuk belanja di bidang kesehatan," jelasnya.

Seperti diketahui, total utang Indonesia hingga akhir September 2020 tercatat mencapai Rp5.756,87 triliun. Dengan demikian rasio utang pemerintah sebesar 36,41 persen terhadap PDB.

Adapun total utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Australia dan Indonesia mengumumkan pinjaman bilateral sebesar 1,5 miliar dolar Australia (Rp 15,4 triliun). Utang ini berfokus ke penanganan COVID-19 serta anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bendahara Persemakmuran Australia Josh Frydenberg mengumumkan pinjaman ini bersama-sama.

"Mengakui Kemitraan Strategis Komprehensif dan persahabatan yang kuat antara Australia dan Indonesia, Pemerintah Australia akan memberikan pinjaman sebesar AU$ 1,5 miliar kepada Indonesia, dibayarkan kembali selama 15 tahun," tulis pernyataan bersama Sri Mulyani dan Josh Frydenberg pada Kamis (12/11/2020).

Keduanya menilai COVID-19 merupakan tantangan yang tak pernah terjadi di Indo-Pasifik dan dunia. Pinjaman dari Australia ini akan dipakai untuk anggaran Indonesia.

"Pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan anggaran Indonesia untuk 2020 yang mana terfokus pada penanganan krisis COVID-19 dan program-program pemulihan ekonomi.

Bendahara Australia Josh Frydenberg menyebut Indonesia dapat pinjaman karena mampu mengelola keuangan. 

"Pinjaman ini mencerminkan saat-saat luar biasa yang harus kita hadapi bersama dan sebagai pengakuan atas catatan pengelolaan fiskal Indonesia yang baik. Pemulihan yang kuat dan cepat di Indonesia sangat pentingtidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk Australia dan kawasan kita," jelas Frydenberg.

Sri Mulyani dan Frydenberg menyebut pemulihan dan kemakmuran berkelanjutan Indonesia adalah penting bagi stabilitas dan keamanankawasan kita.

Pinjaman ini dibangun di atas hubungan ekonomi kami yang sangat kami hargai dan catatanpanjang kerjasama bilateral. Australia dan Indonesia adalah tetangga, teman dan Mitra Strategis Komprehensif, dan kami berkomitmen untuk mendukung satu sama lain melalui krisis ini.

"Pemerintah kami akan terus terlibat dan berbagi pengalaman saat kami bergerak menuju pemulihan ekonomi di kawasan," ujar Sri Mulyani dan Frydenberg.