Pemerintah akan Pensiun Dini PLTU Batu Bara dalam 8 Tahun, Butuh Dana Rp 429 Triliun

Indonesia berkomitmen untuk mentransisi energi menjadi energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya mempensiun dinikan PLTU batu bara.

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Nov 2021, 17:30 WIB
Diterbitkan 03 Nov 2021, 17:30 WIB
Sri Mulyani dan Joko Widodo
Sri Mulyani mendampingi Jokowi bertemu dengan investor dalam CEOs Forum yang diselenggarakan di Glasgow, Inggris (Foto: Instagram Sri Mulyani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah Indonesia akan melakukan pensiun dini (early retirement) atau menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU batu bara dalam 8 tahun. Dengan demikian, transisi ke energi terbarukan bisa segera terwujud.

Sri Mulyani mengatakan jika kapasitas PLTU batu bara tersebut mencapai 5,5 GW. Untuk ini, Indonesia membutuhkan dana sebesar USD 25 miliar (Rp 358 triliun) hingga 30 miliar (Rp 429,6 triliun) untuk 8 tahun ke depan.

“Di sektor energi, Indonesia akan membuka peluang investasi untuk melakukan early retirement dari pembangkit batu bara yang kemudian bertransisi ke energi terbarukan,” tulis Sri Mulyani di salah satu unggahan Instagram miliknya @smindrawati, Selasa (3/11/2021).

Sebelumnya, Indonesia berkomitmen untuk mentransisi energi menjadi energi yang lebih ramah lingkungan.

Rencana ini disampaikan Indonesia dalam CEOs Forum yang diselenggarakan di Glasgow, Inggris. Diketahui, saat itu, Sri Mulyani sedang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan beberapa investor, Senin (1/11/2021).

“Para CEO dan perwakilan perusahaan global yang berpusat di Inggris ingin mendengar rencana pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen perubahan iklim. Mereka juga memiliki komitmen untuk mendukungnya,” papar Sri Mulyani.

Penandatanganan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon

Sri Mulyani
Sri Mulyani menghadiri CEOs Forum yang diselenggarakan di Glasgow, Inggris (Foto: Instagram Sri Mulyani)

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa Peraturan Presiden terkait instrumen nilai ekonomi karbon yang mengatur mekanisme karbon ke depan telah ditandatangani.

“Begitu juga halnya potensi Indonesia pada pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13 ribu hektar yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan.”

Sri Mulyani menambahkan para CEO dan perwakilan perusahaan sangat antusias dan mendukung insutrumen pendanaan investasi hijau (green bonds dan blended finance) yang sudah dibentuk Indonesia.

Reporter: Shania

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya