Instruksi Jokowi soal KUR: Bank Harus Peduli Urus Usaha Mikro dan Kecil

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar perbankan khususnya bank milik negara untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster lebih gencar lagi.

Agar posri pinjaman untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit perbankan.

"Saya minta ke bank angka yang saya sampaikan beberapa tahun lalu , 30 persen (penyaluran kredit) buat UMKM ini bisa terus ditingkatkan," kata Jokowi dalam acara Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/12).

Saat ini kata Jokowi baru Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang paling banyak memberikan kreditnya melalui KUR. Porsinya telah mencapai 84 persen dari total penyaluran kredit secara umum.

"Bank lain harus juga didorong agar punya kepedulian untuk mengurus yang mikro, kecil atau menengah. Kalau diurus, yang kecil bisa jadi menengah dan ini bisa membuat ekonomi kita tumbuh dengan baik dan berkeadilan," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan program pembiayaan berbasis ekosistem ini akan sangat baik. Sebab bisa menghubungkan pengusaha dengan para agreggator. Kemudian melakukan konsolidasi dengan penjamin dan pembeli produk hasil UMKM. Sehingga bisa banyak menyerap banrang dari kelompok usaha.

"Kelompok usaha juga bsia mendapatkan kepasrtian pasar dan ini bisa menurunkan risiko kredit dari lembaga-lembaga penyalur KUR dan bank," kata dia.

Menteri Koperasi dan UKMN, Teten Masduki mengungkap, upaya percepatan dan perluasan KUR klaster ini pelu dilakukan untuk meningkatkan akses penyaluran kredit. Terkini, penyaluran KUR dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank baru mencapai Rp 4,8 triliun.

"Penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan ini baru terealisasi Rp 4,8 triliun kepada 1,3 juta debitur," kata Teten dalam acara yang sama.

Teten menjelaskan, pemberian KUR klaster ini banyak dampak positifnya. Memberikan peluang pembiayaan kepada kelompo usaha dengan plafon Rp 500 juta per pelaku usaha. Selain itu, KUR klaster ini juga diberikan kepada UMKM secra berkelompok yag telah terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Terhubung dari offtaker sehingga mengurangi potensi kredit macet dan memudahkan perbankan dalam melakukan proses monitoring," katanya.

KUR kluster juga memperkuat kemitraan UMKM penguaha. Sehingga bisa menempatkan UMKM masuk dalam rantiu pasok industri.

Hasilnya, pelaku UMKM bisa meningkatan kemapuan manajemen usaha , menigkatak kualitas produksi dan meningkatan usahanya atau naik kelas. Mengingat di Indonesia, UMKM yang sudah masuk dalam ekosistem rantai pasok global masih rendah.

"UMKM yang sudah terhubung dengan rantai pasok ke industri ini baru 7 persen dan terhubung dengan rantai global baru 4 persen," kata dia.

Angka ini jauh lebih rendah dari capaian yang dilakukan Vietnam. Di sana, UMKM yang sudah masuk rantai pasok global sudah mencapai 26 persen.

"Makanya KUR kluster ini sangat relevan buat perluas buat menigkatkan kemitraan usaha besar dan usaha kecil," pungkasnya.