Grebek Pasar Klender, Dirut Bulog Budi Waseso Minta Warga Tak Khawatir Soal Pasokan Beras

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mendatangi Pasar Perumnas Klender pada Senin pagi ini. kedatangan pria yang akrab dipanggil Buwas ini untuk  melakukan "Grebek Pasar". Program ini besutan Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Budi Waseso mengatakan, "Grebek Pasar" merupakan bagian untuk memantau kelancaran Gerakan atau Siap Jaga Harga Pasar (SIGAP SPHP) dengan SPHP dan memastikan beras SPHP tersedia sepanjang tahun. Penyaluran beras SPHP yang sudah berjalan mulai awal tahun ini akan dimassive-kan melalui para pedagang pengecer, untuk itu pihaknya perlu lihat langsung dan memastikan program ini berjalan tepat sasaran.

Dari awal tahun hingga hari ini Bulog sudah menggelontorkan sebanyak 723 ribu ton beras SPHP di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran bahwa Gerakan SIGAP SPHP ini harus berjalan lancar sepanjang tahun.

Ia pun menyakini kepada seluruh masyarakat untuk tidak khawatir terhadap stock beras, karena pihaknya sudah memiliki stok yang sangat aman.

"Kami pantau secara terus menerus situasi sekarang ini dan dengan kekuatan stok cadangan beras pemerintah yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 1,6 juta ton maka kami yakinkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena Bulog memiliki stok yang sangat aman untuk kebutuhan stabilisasi harga beras sepanjang tahun," kata Buwas, di Klender, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Penugasan Impor

Perlu diketahui, selain memaksimalkan penyerapan produksi dalam negeri, Bulog juga mendapatkan penugasan importasi beras pada tahun ini sebanyak 2 juta ton sehingga stok cadangan beras pemerintah yang dkuasai Bulog sangat mencukupi untuk kebutuhan penyaluran di dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prestyo Adi mengatakan Bulog sudah melakukan intervensi stabilisasi harga beras yang sangat baik di semester pertama dan berlanjut di semester kedua tahun ini.

"Kita patut memberikan apresiasi kepada Bulog yang sudah mempersiapkan stok cadangan beras pemerintah dengan baik sehingga dapat mengantisipasi dampak Elnino dan juga mempersiapkan keamanan stok dalam menghadapi pemilu awal tahun depan" kata Arief.

Sebagai informasi, Gerakan SIGAP SPHP ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia mulai tanggal 28 Agustus 2023 dan dipastikan beras SPHP akan membanjiri pasar-pasar di seluruh daerah melalui pedagang pengecer dan juga tersedia di retail-retail modern.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman. Menyusul Perum Bulog yang sudah menguasai sekitar 1,6 juta ton beras.

Arief menegaskan stok cadangan beras pemerintah tersebut telah dipersiapkan dalam rangka penyaluran bantuan pangan dan stabilisasi harga.

“Kami sampaikan bahwa stok beras di Bulog ada dan cukup untuk bantuan pangan dan stabilisasi harga, jumlah 1,6 juta ton beras secured sesuai arahan Bapak Presiden dalam ratas sebelumnya.” ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Dia mengatakan, stok CBP ini akan terus bertambah seiring penyerapan gabah/beras yang terus dilakuan oleh Perum Bulog. Dengan stok beras yang tersedia tersebut, Arief meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam membeli bahan pangan untuk keperluan sehari hari.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk belanja bijak sesuai keperluan dan stop boros pangan. Saya tegaskan bahwa stok beras yang ada di Perum Bulog aman dan cukup untuk keperluan bantuan pangan dan stabilisasi harga.” ujarnya.

Arief mengatakan untuk meredam kenaikan harga beras, pihaknya terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah dan secara rutin bersama Kementerian Dalam Negeri beserta K/L lainnya melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka monitoring perkembangan inflasi pangan di seluruh wilayah.

Selain itu, demi menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah, Pemerintah akan segera kembali menggelontorkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh provinsi.