Tuntutan Anggaran Agresi ke Gaza Picu Ketegangan di Kabinet Perang Israel

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Israel Benny Gantz menuntut pada Minggu, 26 November 2023 agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghapus semua biaya politik dari anggaran perang yang diusulkan. Hal tersebut memperluas keretakan yang berpotensi berbahaya dengan partai nasionalis agama di pemerintahan Israel.

Dikutip dari Yahoo Finance, ditulis Senin (27/11/2023), Benny Gantz yang muncul sebagai saingan politik utama Benjamin Netanyahu meninggalkan oposisi untuk bergabung dengannya dalam kabinet perang forum kecil tak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel Selatan yang memicu perang di Gaza.

Bahkan sebagai anggota kabinet, Gantz tidak ragu-ragu untuk menyerang Netanyahu, terutama ketika perdana menteri tersebut mengecam kepala intelijennya atas serangan Hamas.

Namun, masalah anggaran ini dapat berdampaknya nyata dan berpotensi mengakhiri perjanjian darurat yang menyatukan Gantz yang berhaluan tengah dengan mitra sayap kanan Netanyahu termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

Berdasarkan perjanjian koalisi yang disepakati Benjamin Netanyahu dengan Smotrich dan pemimpin partai keagamaan lainnya setelah pemilu tahun lalu, miliaran dolar Amerika Serikat akan disisihkan untuk partai-partai ultra-Ortodoks dan sayap kanan.

Dalam surat Gantz yang tegas kepada Netanyahu yang dipublikasikan oleh kantornya merujuk pada pertemuan kabinet yang lebih luas yang dijadwalkan pada Senin yang akan membahas usulan perubahan anggaran.

Gantz mengulangi penolakannya terhadap dimasukkannya “dana koalisi” dalam anggaran yang diusulkan dan mengatakan tidak boleh ada dana tambahan untuk tujuan selain upaya perang atau mendukung pertumbuhan ekonomi.

Jika pertemuan tersebut dilaksanakan dan anggaran tetap sepert semula, Gantz mengatakan, fraksinya akan memilih menentang usulan anggaran dan mempertimbangkan langkah selanjutnya.

Netanyahu akan membawa anggaran tersebut ke pemungutan suara pada Senin, 27 November 2023 dan mencoba meremehkan kritik Gantz. Ia menuturkan, argument politiknya adalah sekitar satu persen dari total anggaran. “Sebagian besar dana koalisi telah dipotong, dan dana yang tersisa bersifat apolitis,” ujar dia.

Bank of Israel juga kritik usulan amandemen anggaran tersebut tidak cukup. Pemerintah perlu menunjukkan lebih banyak tanggung jawab fiskal dalam menangani dampak ekonomi dari perang tersebut.

Perang dengan Hamas menyebabkan kerugian bagi Israel sebesar NIS 1 miliar atau USD 269 juta atau sekitar Rp 4,17 triliun (asumsi kurs Rp 15.538 terhadap dolar AS) per hari dan akan berdampak besar terhadap ekonomi tersebut dibandingkan konflik sebelumnya, menurut laporan lembaga pemeringkat global Moody’s.

“Tingkat keparahan kerusakan ekonomi akan bergantung pada tingkat yang penting, pada lamanya konflik militer tetapi juga pada prospek jangka panjang situasi keamanan dalam negeri Israel,” ujar Senior Vice President Moody’s Kathrin Muehlbronner dikutip dari Times of Israel.

Ia menuturkan, meski ketidakpastian masih sangat tinggi, pihaknya yakin dampak terhadap perekonomian dapat lebih parah dibandingkan konflik dan kekerasan militer sebelumnya.

Total biaya perang diperkirakan mencapai NIS 150 miliar-NIS 200 miliar setara dengan sekitar 10 persen produk domestik bruto (PDB) menurut laporan terbaru oleh Institute for National Security Studies (INSS).

Beban keuangan ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan operasi sebelumnya seperti Protective Edge pada 2014 atau Perang Lebanon Kedua pada 2006 yang berlangsung selama 34 hari dan menimbulkan biaya langsung sekitar NIS 9,5 miliar atau 1,3 persen produk domestik bruto (PDB) menurut Moody’s.

Pengeluaran pemerintah akan mencakup miliaran syikal untuk pertahanan guna melanjutkan upaya perang, menyerap gaji ratusan ribu tentara cadangan, mendanai kompensasi untuk bisnis yang terkena dampak perang, rekonstruksi dan rehabilitasi komunitas yang hancur akibat serangan teror Hamas pada 7 Oktober.

Sementara itu, pendapatan fiskal terutama pendapatan pajak akan terus merosot seiring dengan menurunnya konsumsi dan juga faktor-faktor permintaan lainnya.

Perkiraan dampak ekonomi dari perang itu mendorong Moody’s menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Israel pada 2023 menjadi 2,4 persen dari 3 persen.

Dalam prospek yang lebih pesimistis pada 2024, lembaga pemeringkat itu perkirakan kontraksi sekitar 1,5 persen diikuti oleh pertumbuhan yang sangat moderat pada 2025.

Lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor’s mengatakan pekan lalu kalau melihat ekonomi Israel alami kontraksi 5 persen pada kuartal IV 2023. S&P 500 prediksi ekonomi akan tumbuh 1,5 persen pada 2023 dan 0,5 persen pada 2024, diikuti oleh pertumbuhan lebih cepat 5 persen pada 2025.

Sebelumnya diberitakan, Perang Israel dengan Hamas yang sedang berlangsung di Gaza dapat merugikan ekonomi Israel sebesar USD 48 miliar atau sekitar Rp 748,14 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah di kisaran 15.568) pada 2023 dan 2024.

Perkiraan biaya kerugian terhadap ekonomi Israel tersebut dirilis perusahaan konsultan keuangan Israeli Leader Capital Markets pada Kamis, 23 November 2023.

"Kemungkinan besar Israel akan menanggung dua pertiga dari total biaya perang, dan sisanya ditanggung oleh Amerika Serikat dalam bentuk bantuan militer,” demikian disebutkan dari laporan Israel Leader Capital Markets, dikutip dari Anadolu Ajansi, ditulis Jumat (24/11/2023).

Perkiraan ini lebih rendah dari sebelumnya termasuk pengumuman baru-baru ini oleh Dewan Ekonomi Nasional Israel yang perkirakan kerugian akibat perang terhadap ekonomi Israel berpotensi mencapai 200 miliar shekel atau USD 54 miliar. Nilai ini setara Rp 841,44 triliun.

Kementerian Keuangan Israel prediksi pada Oktober kerugian ekonomi akibat perang tersebut sekitar USD 270 juta atau sekitar Rp 4,20 triliun per hari.   Israel juga menekankan kalau berakhirnya perang tidak berarti hilangnya kerugian.

Angka-angka dari Leader Capital Markets menunjukkan pemerintah Israel mungkin perlu meminjam lagi untuk hadapi apa yang digambarkan sebagai konflik bersenjata terburuk dalam setengah abad, demikian dari laporan Bloomberg.

Mengutip Yali Rotenberg, Chief Accountant di Kementerian Keuangan Israel menuturkan, pihaknya bergerak maju dengan skenario dasar yang menunjukkan pertempuran selama beberapa bulan. "Dan kami sedang membangun penyangga tambahan. Kami bisa membiayai negara,” kata dia.

Pemerintah meski menerbitkan obligasi internasional melalui penempatan swasta lewat bank-bank di wall street yakni Golmand Sachs, pemerintah bergantung pada pasar lokal untuk serap sebagian besar kebutuhan pendanaannya.