Tengok Deretan Kebijakan Singapura hingga Eropa Bawa UMKM Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyoroti data dari World Economic Forum tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 67% UMKM di seluruh dunia sedang berjuang untuk mempertahankan bisnis. Perjuangan ini karena sebagian besar UMKM berada dalam keterbasan keahlian, dan sumber daya untuk mengadopsi teknologi digital.

Seperti diketahui, digitalisasi merupakan langkah yang penting untuk UMKM karena membuka berbagai peluang seperti meningkatkan akses ke pasar, meingkatkan produktivitas, inovasi, serta meminimilasi risiko data di cloud. Sayangnya, 64% UMKM masih kesulitan dalam mengadopsi teknologi digital.

“Terlebih lagi terdapat berbagai tantangan lain, seperti keterbatasan finansial, kesenjangan keterampilan digital atau digital gap, dan tantangan keamanan siber yang turut menghambat UMKM untuk mengadopsi teknologi digital,” ungkap Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam pidato di acara UMKM Level Up 2024 di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Menghadapi peluang dan tantangan tersebut, Menkominfo melihat berbagai negara berlomba-lomba membuat kebijakan afirmasi untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

Di Singapura misalnya, pemerintah negara itu menginisiasi berbagai program salah satunya SME Going Digital. Kemudian ada Digital Leadership yang bertujuan untuk melakukan percepatan adopsi digital bagi UMKM lokal, melalui pelatihan kemampuan digital dan pelatihan strategi bisnis.

“Contoh di negara lain adalah di India, di mana kebijakan afirmasi yang difasilitasi pemerintah fokus mendorong UMKM lokal India untuk berpartisipasi dalam manufaktur global melalui inisiatif yang bernama Made in India, atau pemberian akses jaminan terkait pinjaman terhadap UMKM hingga pembentukan kerangka hukum, yang mengatur fasilitas kredit dan pembebasan pajak,” bebernya.

Contoh lainnya adalah Uni Eropa, di mana kebijakan afirmasi yang tersedia berfokus pada pendanaan ke UMKM. Adapun s perpajakan tentang bagaimana perpajakan dipermudah, hingga kampanye produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi masional.

“Melalui kebijakan-kebijakan ini, terbukti UMKM mampu menjadi tulang punggung ekonomi dan berhasil menyediakan lapangan pekerjaan yang luas,” imbuh Menkominfo.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap dampak maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Termasuk dampaknya ke penerimaan negara hingga UMKM.

Menurutnya, penindakan terhadap barang impor ilegal menjadi suatu keharusan. Menyusul temuan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang mengungkap kasus senilai total Rp 40 miliar.

"Ya, kalau itu kan rontok industri dalam negeri," ungkap Mendag Zulkifli, di Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024).

Negara Rugi

Dia mengatakan, pendapatan negara bisa berkurang dengan beredarnya barang impor ilegal. Pasalnya, tidak ada setoran pajak yang dilakukan pelaku usaha.

Kemudian, industri lokal hingga UMKM juga ikut terancam. Bahkan tercatat ada sejumlah toko yang tutup.

"Tidak bayar pajak, jualannya online, toko tutup, negara bisa berkurang banyak pajak pendapatannya, industri dalam negeri kita bisa rontok," urainya.

Dia mengatakan, sumber barang impor ilegal ini dari banyak negara. Kendati begitu, dia enggan mengungkap negara-negara mana saja yang terlibat.

"Banyak negara. Jangan sebut negara mana saja ya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap temuan barang ilegal dengan nilai total sekitar Rp 40 miliar. Ini jadi bukti kerja satuan tugas (satgas) yang dibentuk pekan lalu.

Mendag Zulkifli menuturkan kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal telah membuahkan hasil. Penindakan tersebut didapatkan di sebuah gudang di kawasan Jakarta Utara.

"Saudara-saudara, ini hasil serja pertama Satgas. Jadi ini bukan Kemendag, tapi Satgas. Satgas pemeriksaan produk-produk yang tidak kita duga ilegal," ungkap Mendag Zulkifli di lokasi, Jumat (26/7/2024).

"Nah, hari ini di tempat ini hasil penyelidikan sementara. Ditemukan barang-barang yang tadi kita lihat ini. Senilai Rp 40 miliar lebih," sambungnya.

Diketahui, Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Dikenakan Tata Niaga Impor telah melakukan penyelidikan usai dibentuk. Alhasil, ditemukan adanya barang ilegal di gudang yang disewakan.

Adapun barang-barang yang ditindak cukup beragam. Mulai dari elektronik, pakaian jadi, hingga aksesoris pakaian jadi. Nilainya pun beragam, paling besar adalah pakaian jadi senilai Rp 20 miliar.

Kemudian, ada barang elektronik senilai Rp 12,7 miliar, dan mainan anak-anak senilai Rp 5 miliar. Totalnya ditaksir mencapai Rp 40 miliar.

"Barangnya ada handphone dan komputer tablet, nilainya Rp 2,7 miliar, pakaian jadi tadi, yang bal-balan itu biasanya pakaian bekas, tapi tadi baru semua itu Rp 20 miliar pakaian baru," bebernya.