Investor China Minat Garap Proyek Tanggul Laut Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Perusahaan asal China, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) berminat untuk ikut serta dalam proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa.

Kabar itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra Saleh Atmawidjaja Sebagai informasi, proyek ini merupakan salah satu rencana pembangunan Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Endra menyebut, pihak NHRI telah menyampaikan minatnya untuk ikut berpartisipasi dalam proyek besar tersebut.

"Investor China dalam pertemuan terakhir di Beijing itu ada minat ya. Jadi ini sekali lagi masih minat, dari Nanjing Hydraulic Resource Institute (NHRI)," kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Maka dari itu, NHRI belum secara resmi ikut terlibat dalam proyek tanggul laut Pulau Jawa.

Endra lebih lanjut menyebutkan, minat ini diharapkan akan ditindaklanjuti dengan Letter of Intent (LoI).

"Kalau sudah ada letter of intent kita bisa lakukan pertukaran data, pertukaran tenaga ahli kemudian mereka akan mendalami secara teknis kajian yang sudah dilakukan Korea dan Belanda," bebernya.

Tak hanya China, sejumlah negara lain,salah satunya Belanda dan Korea juga telah melakukan studi terkait pengembangan tanggul laut.

Endra pun optimis negara-negara tersebut akan tertarik untuk mengikuti mega proyek tanggul laut itu.

"Ini pekerjaan besar tidak mungkin hanya dilakukan oleh NHRI, pasti ada pemerintah Indonesia mungkin juga Korea tertarik mungkin juga Belanda tertarik juga yang sudah duluan men-deploy tenaga ahli," imbuhnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri Qatar Economic Forum, Prabowo juga optimistis jika sumber daya dalam negeri itu dimanfaatkan secara optimal untuk membangun IKN, nantinya investor asing bakal menanamkan modalnya untuk proyek tersebut.

“Kami sangat percaya diri dan yakin (pembangunan) ibu kota ini proyek yang politis, dan dorongan utamanya harus dari sumber daya dalam negeri, dan nantinya investasi asing akan datang,” kata Prabowo

Prabowo juga menjelaskan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan IKN. Dia meluruskan biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai USD 35 miliar atau sekitar Rp501 triliun, tetapi itu untuk 25–30 tahun. Artinya, menurut Prabowo, beban biaya per tahun sekitar satu miliar dolar AS.

“Perekonomian Indonesia, anggaran kami dapat membayar itu,” kata Prabowo.

Pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam proses membangun Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti Jakarta sebagai ibu kota negara. Proyek itu pun bakal dilanjutkan oleh Prabowo, yang juga menyampaikan secara terbuka dukungannya dan komitmennya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

Di Qatar Economic Forum, Prabowo menjelaskan Jakarta bukan ibu kota yang ideal untuk Indonesia, karena wilayahnya yang terlampau padat penduduk, dan daya dukung alamnya yang tak lagi memadai. Prabowo juga menyoroti masalah naiknya tinggi permukaan air laut yang berdampak pada utara Jakarta.

“Tinggi permukaan air laut naik 5–10 centimeter tiap tahunnya. Jadi, kami harus membuat tanggul raksasa, dan itu juga program yang saya buat. Namun, memindahkan ibu kota ini juga salah satu cara membawa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ke luar Jakarta, ke luar Jawa, dan dalam beberapa tahun ke depan sebelum tanggul raksasa ini berdiri sekitar 10–15 tahun ke depan, ibu kota kami telah ada di lokasi yang aman dari ancaman tersebut,” kata Prabowo.