KKP Bakal Cabut Pagar Laut di Tangerang 22 Januari 2025

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berencana membongkar pagar laut di Tangerang pada 22 Januari 2025, siang. Dia juga turut menggandeng TNI Angkatan Laut.

Trenggono telah bertemu dengan Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (20/1/2025) pagi. Keduanya sepakat untuk mengambil tindakan konkret dalam waktu dekat.

"Dengan Kepala Staf Angkatan Laut, beserta jajaran, saya dan Pak Wamen ya dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang rame itu adalah soal pagar laut," kata Trenggono usai pertemuan, mengutip unggahan Instagram @swtrenggono, Senin (20/1/2025).

Keduanya sepakat untuk menahan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang hingga Rabu, 22 Januari 2025 mendatang.

"Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat pada pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran," tegas dia.

Penyelidikan

Perlu diketahui, KKP tengah melakukan penyelidikan soal kepemilikan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (Km) meliputi 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Pada Sabtu, (18/1/2025) lalu, pasukan gabungan TNI AL mulai membongkar pagar laut sekitar 2 Km.

Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali menerangkan pihaknya bertemu Menteri Trenggono untuk melakukan evaluasi soal pembongkaran pagar laut tersebut.

"Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat, membantu kesulitan masyarakat nelayan karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono masih mencari pemilik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Rencananya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membongkar pagar laut itu pada Rabu, 22 Januari 2025 mendatang.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto mengungkapkan rencana itu. Bahkan, Menteri Trenggono sudah memanggil Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono.

"Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, telah memerintahkan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut di Tangerang dalam waktu maksimal 2 x 24 jam," ungkap Doni kepada Liputan6.com, Senin (20/1/2025).

Dalam 2 hari ini, KKP masih mendalami pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pagar laut tersebut. Termasuk membuka pintu bagi pihaknyang membangun pagar bambu tersebut untuk mengakui tindakannya.

"Tenggat waktu ini juga memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa memiliki atau bertanggung jawab atas pagar tersebut untuk segera menyatakan diri," ucapnya.

Sebagai informasi, KKP telah melakukan pemanggilan sejumlah pihak yang diduga bertanggung jawab. Namun, belum ada pihak-pihak yang berani merespons pemanggilan itu.

Matangkan Rencana Bongkar Pagar Laut

Hingga tenggat waktu itu habis, kata Doni, KKP akan merencanakan pembongkaran pagar laut secara matang. Sehingga prosesnya bisa dilakukan dengan cepat.

"Selama 2 x 24 jam ini, Dirjen PSDKP mempersiapkan logistik, personil, armada dan koordinasi guna memastikan pembongkaran berlangsung cepat, tepat, dan terukur," terangnya.

"Proses ini akan mengajak TNI AL, instansi terkait, unsur keamanan lainnya, nelayan setempat, serta pakar lingkungan dan pelayaran agar bisa didapatkan rencana operasi yang matang dan terkesekusi dengan cepat dan tepat di lapangan," sambung Doni Ismanto.

Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono masih mencari pemilik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Rencananya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membongkar pagar laut itu pada Rabu, 22 Januari 2025.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto mengungkapkan rencana itu. Bahkan, Menteri Trenggono sudah memanggil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono.

"Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, telah memerintahkan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut di Tangerang dalam waktu maksimal 2 x 24 jam," ungkap Doni kepada Liputan6.com, Senin (20/1/2025).

Dalam 2 hari ini, KKP masih mendalami pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pagar laut tersebut. Termasuk membuka pintu bagi pihak yang membangun pagar bambu tersebut untuk mengakui tindakannya.

"Tenggat waktu ini juga memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa memiliki atau bertanggung jawab atas pagar tersebut untuk segera menyatakan diri," ucapnya.

KKP telah melakukan pemanggilan sejumlah pihak yang diduga bertanggung jawab. Namun, belum ada pihak-pihak yang berani merespons pemanggilan itu.

Hingga tenggat waktu itu habis, kata Doni, KKP merencanakan pembongkaran pagar laut secara matang. Sehingga prosesnya bisa dilakukan dengan cepat.

"Selama 2 x 24 jam ini, Dirjen PSDKP mempersiapkan logistik, personil, armada dan koordinasi guna memastikan pembongkaran berlangsung cepat, tepat, dan terukur," terangnya.

"Proses ini akan mengajak TNI AL, instansi terkait, unsur keamanan lainnya, nelayan setempat, serta pakar lingkungan dan pelayaran agar bisa didapatkan rencana operasi yang matang dan terkesekusi dengan cepat dan tepat di lapangan," sambung Doni Ismanto.

Sebelumnya, Tim Gabungan TNI Angkatan Laut mulai membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Pada saat yang sama, proses penyidikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berjalan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, identitas pemilik pagar laut misterius di Tangerang itu penting dicari. Upaya ini terus dilakukan usai penyegelan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

"Pagar laut kan sudah kita tangani, kita segel, kemudian sekarang sedang dalam proses, penyidikan penyelidikan untuk kita tahu siapa yang memasang," kata Menteri Trenggono di Bali, dikutip Senin (20/1/2025).

Dia mengatakan, saat ini sudah dilakukan kepada pihak-pihak yang diduga terkait. Namun, belum ada yang mengakui pagar laut tersebut. Bahkan, pemanggilan KKP tidak direspons.

"Karena kalau sampai belum dapet kan Kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan, itu kita sedang panggil terus, sudah beberapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang," terangnya.

Trenggono mengatakan, pihaknya telah meminta bantuan kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan ini.

"Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan," katanya.

Menurut dia, informasi dari pihak-pihak terkait menjadi penting untuk mengungkap maksud dari berdirinya pagar laut berbahan bambu itu. Termasuk menghitung dampak dari adanya pagar laut tersebut.

"Karena pertama ini menjadi penting, mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya Tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti, kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Ini juga kita sedang kaji," tuturnya.

Sebelumnya, Sebanyak 600 nelayan di Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, dan jajaran TNI Angkatan Laut (AL), mencabut pagar bambu yang tertanam di laut Pantura, di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Sabtu 18 Januari 2025.

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, pembongkaran tersebut atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah perintah Presiden (Prabowo Subianto)," kata Agus saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2025).

Dia menjelaskan pagar laut di Tangerang tersebut pada akhirnya harus dibongkar karena mengingat kondisi nelayan disekitar.

"Masyarakat yang mau mencari ikan tidak ada akses, sehingga dibuka supaya masyarakat bisa mencari ikan ke laut," jelas Agus.

Panglima TNI juga menyatakan pencabutan pagar laut akan tetap dilanjutkan dan ditargetkan selesai secepatnya.