AS Beri Korut Sanksi Terkait Peretasan Sony Pictures

Pihak Gedung Putih menyatakan langkah pemberian sanksi ini baru permulaan.

oleh Rizki Gunawan diperbarui 03 Jan 2015, 09:04 WIB
Diterbitkan 03 Jan 2015, 09:04 WIB
Korut Ancam AS Perang Gara-gara Film Pembunuhan Kim Jong-un
Kim Jong-un dalam film The Interview (Dailymail)

Liputan6.com, Washington DC - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Korea Utara (Korut) terkait peretasan Sony Pictures. Sanksi ekonomi tersebut diberikan lantaran menurut AS, Korut melakukan peretasan Sony Pictures yang hendak menayangkan 'The Interview', film yang berceritakan soal pembunuhan Kim Jong-un.

Presiden AS Barack Obama telah menandatangani pemberian sanksi yang membatasi aktivitas ekonomi terkait Korut tersebut. Sebelumnya Obama mengatakan Korut berada di balik lumpuhnya jaringan Sony Pictures beberapa waktu lalu.

"Ini tidak ditargetkan untuk warga Korut, tapi pemerintah Korut dan segaka aktivitasnya yang bisa mengancam pemerintah Amerika Serikat dan pihak lain," tulis Obama dalam sebuah surat kepada Pejabat Gedung Putih, seperti dimuat CNN, Sabtu (3/1/2014).

"Negara ini (Korut) terus-terusan mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri dan ekonomi Amerika Serikat," imbuh dia.

Pihak Gedung Putih menyatakan langkah pemberian sanksi ini baru permulaan.

Selain pemerintah Korut secara keseluruhan, sanksi ini juga menyasar pada pejabat perdagangan Kementerian Korut yang menurut AS bertanggung jawab atas perdagangan senjata.

Menteri Perdagangan AS Jack Lew mengatakan sanksi tersebut bertujuan untuk mengisolasi Korut dari aktivitas internasinal. "Kami akan terus menekan pejabat Korut dan pihak terkait dari negara tersebut," ujar Lew.

Sebelumnya Korut mengancam AS atas film 'The Interview' lantaran film tersebut telah melecehkan pemimpin tertingginya, Kim Jong-un. Korut juga mengancam untuk berkonfrontasi lantaran As menuding pihaknya melakukan peretasan terhadap Sony Pictures.

Selain itu, Korut menuding balik AS telah menjadi biang keladi atas matinya internet di negara tersebut beberapa waktu lalu. (Riz/Tnt)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya