4 Menteri Thailand Mundur Jelang Pemilu Pertama Setelah Kudeta Militer, Ada Apa?

Liputan6.com, Bangkok - Empat orang menteri utama yang bertarung dalam pemilu Thailand, mengundurkan diri secara bersamaan pada Selasa 29 Januari 2019. Hal itu terjadi ketika partai-partai politik setempat mulai menunjukkan kandidat dan platform kampanye mereka secara sungguh-sungguh.

Kuartet --menteri industri Uttama Savanayana, menteri ilmu pengetahuan dan teknologi Suvit Maesincee, menteri perdagangan Sontirat Sontijirawong dan menteri di kantor perdana menteri Kobsak Pootrakool-- mengajukan pengunduran diri setelah berbulan-bulan diterpa kritik sebagai 'penjilat' Partai Palang Pracharat, partai baru yang memberikan jabatan kunci kepada keempatnya.

Dikutip dari The Straits Times pada Selasa (29/1/2019), Partai Palang Pracharat, secara luas, diperkirakan akan mendorong Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha --yang duduk sebagai pemimpin-- untuk tetap berada di posisinya sekarang.

Pemilu yang akan datang berpotensi mengakhiri pemerintahan militer di Thailand, menyusul kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Prayut pada 2014, dan menggulingkan pemerintahan kala itu, yang dipimpin Partai Pheu Thai.

Konstitusi baru yang diberlakukan pada 2017 akan mempersulit Pheu Thai untuk memenangkan suara mayoritas, sebagaimana berlaku terakhir kali pada 2011 silam.

Hal ini dikarenakan perdana menteri Thailand di masa depan tidak perlu ikut serta dalam pemilihan umum.

Di bawah aturan transisi, setelah dinominasikan oleh partai politik, seseorang dapat diangkat menjadi perdan menteri Thailand jika partai yang mengusungnya memenangkan suara mayoritas di majelis tinggi dan majelis rendah.

Sebagian besar senator yang ditunjuk, yang sekarang sedang diseleksi, akan ditentukan sebagai kandidat dalam beberapa penilaian oleh junta yang berkuasa.

Dalam sebuah wawancara dengan The Straits Times bulan lalu, Dr Uttama, pemimpin partai, mengatakan: "Thailand membutuhkan pemimpin yang kuat dan cakap ... selama periode reformasi dan transformasi saat ini. Dan saya pikir Perdana Menteri Prayut cocok untuk itu."

Simak video pilihan berikut: 

Lebih dari 100 partai politik telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sejauh ini.

Mereka yang ingin mendaftarkan kandidat untuk pemilu mendatang serta mencalonkan sosok kunci untuk jabatan perdana menteri, harus melakukannya pada periode 4 hingga 8 Februari.

Di saat bersamaan, beberapa politikus kunci telah mulai turun ke jalan.

Mantan perdana menteri dan pemimpin Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva dikabarkan telah mendatangi banyak pasar rakyat, dan membagikan selebaran kepada warga di sana.

Sementara kepala strategi dan pemimpin de facto Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, melakukan putaran bersama pendukung partai Chadchart Sittipunt, seorang mantan menteri transportasi yang kini populer sebagai pengusaha.

Sementara itu, pemerintah militer saat ini telah sangat mempromosikan pusat industri dan investasi masa depan, yang dijuluki sebagai Koridor Ekonomi Timur Teluk Thailand.

Namun, para kritikus menuduh kebijakan itu tidak cukup untuk mengangkat pendapatan pedesaan secara berkelanjutan.

Menurut laporan Bank Dunia terbaru, penguatan konsumsi dan investasi swasta membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Thailand hingga sekitar 4,1 persen tahun lalu, meskipun ada ketegangan perdagangan antara China dan Amerika Serikat yang meredupkan pandangan global.

Pertumbuhan diperkirakan sedikit melambat menjadi 3,8 persen tahun ini di bawah tekanan eksternal, kata Bank Dunia.