Diblokir Oposisi, PM Inggris Gagal Percepat Upaya Brexit

Parlemen Inggris, pada Selasa 3 September 2019, sukses memblokir upaya Perdana Menteri Boris Johnson yang ingin mempercepat proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 04 Sep 2019, 15:04 WIB
Diterbitkan 04 Sep 2019, 15:04 WIB
20170508-Runtuhnya Bintang Uni Eropa di Tangan Banksy-AFP
Warga mengambil gambar mural seorang pria yang tengah menghancurkan salah satu dari 12 bintang kuning bendera Uni Eropa di dinding kawasan Dover, Inggris, Senin (8/5). Mural karya seniman jalanan Banksy itu berjudul 'Brexit'. (DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)

Liputan6.com, London - Kelompok oposisi di Parlemen Inggris, pada Selasa 3 September 2019, sukses memblokir upaya Perdana Menteri Boris Johnson yang ingin mempercepat proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan (no-deal Brexit).

Dalam sebuah voting untuk pemblokiran, 328 suara menolak rencana PM --termasuk 21 politikus separtai Johnson. Sementara, hanya 301 suara yang mendukungnya.

Hasil itu berarti, parlemen dapat mengajukan RUU yang berusaha untuk menunda tenggat akhir Brexit pada 31 Oktober 2019 mendatang, sekaligus mencegah percepatan no-deal Brexit, demikian seperti dikutip dari BBC, Rabu (4/9/2019).

Sebelum pemungutan suara itu berlangsung, PM Johnson pekan lalu sempat mengumumkan rencana untuk membekukan sementara parlemen Inggris, dengan harapan, pembekuan akan mencegah legislator mendiskusikan pencegaha no-deal Brexit.

Namun, parlemen menolak rencana tersebut.

PM Johnson telah menyiapkan antisipasi terhadap penolakan serta upaya pemblokiran dengan mengajukan mosi pemilihan umum sela untuk parlemen pada pertengahan Oktober 2019 mendatang. Dengan pemilu tersebut, Johnson berharap bisa mengubah komposisi jumlah legislator di parlemen agar semakin banyak dari mereka yang mendukung no-deal Brexit.

Di sisi lain, pemimpin oposisi Jeremy Corbyn menyerukan usai voting pemblokiran agar legislator bisa segera merampungkan RUU penolakan no-deal Brexit dan pengunduran tenggat waktu Brexit hingga 31 Januari 2020.

Sementara Johnson mengatakan bahwa RUU tersebut justru akan membuat perundingan Brexit bertendensi didominasi oleh Uni Eropa, merugikan Inggris, dan membawa "lebih banyak kehebohan, lebih banyak penundaan, lebih banyak kebingungan".

Dia mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia tidak punya pilihan selain terus maju dengan upaya untuk memanggil pemilu sela Oktober, menambahkan: "Orang-orang di negara ini harus memilih."

Simak video pilihan berikut:

Ingin Percepat Brexit

Perdana menteri baru Inggris Boris Johnson (AFP Photo)
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson (AFP Photo)

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan penangguhan Parlemen Inggris pada Rabu 28 Agustus 2019 pagi waktu lokal.

Penangguhan dilakukan menjelang batas akhir negosiasi Brexit antara Inggris dengan Uni Eropa (UE) --yang berarti anggota parlemen memiliki lebih sedikit waktu untuk menegosiasikan kesepakatan berkenaan keluarnya Britania Raya dari organisasi negara-negara Eropa daratan itu.

Parlemen akan ditangguhkan selama lima minggu terhitung sejak 3 September. Legislator akan kembali bekerja pada 14 Oktober, dua setengah minggu sebelum Inggris meninggalkan UE.

Waktu yang tersisa bagi Inggris untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa semakin menipis, di mana pada 31 Oktober nanti London dijadwalkan akan meninggalkan UE, demikian seperti dikutip dari BBC, Kamis (29/8/2019).

Baca selengkapnya...

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya