Inggris Dituduh Menutupi Kejahatan Perang Militernya di Irak dan Afghanistan

Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris dan pasukan bersenjata dituduh menutupi pembunuhan warga sipil oleh pasukan Inggris di Afghanistan dan Irak.

Investigasi oleh BBC Panorama dan Sunday Times, yang berbicara dengan 11 detektif Inggris, melaporkan bahwa aparat penegak hukum menemukan bukti yang dapat dipercaya tentang kejahatan perang, demikian seperti dilansir BBC, Minggu (17/11/2019).

Sejumlah tentara seharusnya dituntut pidana atas pembunuhan tersebut, kata seorang narasumber hukum yang berbicara dalam syarat anonimitas.

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pihaknya menolak tuduhan tak mendasar bahwa militer melakukan aksi menutup-nutupi kasus.

Bukti datang dari kelompok penyelidik Iraq Historic Allegation Team (IHAT), yang menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Inggris selaman operasi pendudukan di Irak.

Tuduhan lain juga datang dari upaya investigasi kepolisian Inggris terhadap dugaan pelanggaran perang atas operasi militer Britania di Afghanistan. Investigasi itu bernama Operation Northmoor.

Pemerintah memutuskan untuk menutup IHAT dan Operation Northmoor, setelah Phil Shiner, seorang pengacara yang telah membawa lebih dari 1.000 kasus ke IHAT, diberhentikan sebagai pengacara menyusul tuduhan bahwa ia telah membayar sejumlah makelar kasus (fixers) di Irak untuk mencari klien.

Tetapi mantan detektif dari IHAT dan Operation Northmoor mengatakan, pemberhentian Phil Shiner digunakan sebagai alasan untuk menutup penyelidikan kriminal. Tak satu pun dari kasus yang diselidiki oleh IHAT atau Operation Northmoor menghasilkan penuntutan.

Seorang detektif IHAT Inggris mengatakan kepada BBC Panorama: "Kementerian Pertahanan tidak berniat menuntut seorang prajurit dengan pangkat apa pun, kecuali kalau itu benar-benar diperlukan, dan mereka tidak bisa menggeliat keluar dari sana."

Mantan detektif lain mengatakan para korban kejahatan perang telah dikecewakan dengan buruk: "Saya menggunakan kata menjijikkan. Dan saya merasa prihatin kepada keluarga korban karena ... mereka tidak mendapatkan keadilan."

Simak video pilihan berikut:

BBC Panorama telah memeriksa kembali bukti dalam sejumlah kasus dugaan kejahatan perang. Salah satu kasus yang diselidiki oleh IHAT adalah penembakan seorang polisi Irak oleh seorang tentara Inggris yang sedang berpatroli di Basra pada 2003.

Raid al-Mosawi, nama polisi Irak itu, ditembak di sebuah gang ketika ia meninggalkan keluarganya di rumah, dan kemudian meninggal karena luka-lukanya. Peristiwa itu diselidiki pada saat itu oleh komandan prajurit Inggris, Mayor Christopher Suss-Francksen.

Dalam 24 jam, Mayor Suss-Francksen menyimpulkan bahwa penembakan itu sah karena petugas kepolisian Irak telah menembak terlebih dahulu dan prajurit itu bertindak membela diri.

Laporannya mengatakan seorang tentara Inggris lainnya telah melihat penembakan itu dan mengonfirmasi bahwa pria Irak itu telah menembak terlebih dahulu.

Para detektif IHAT menghabiskan dua tahun untuk menyelidiki kasus ini dan mewawancarai 80 tentara Inggris, termasuk prajurit yang diduga menyaksikan penembakan itu. Tetapi sang prajurit berdalih kepada detektif bahwa dia tidak berada langsung di lokasi kejadian.

Dalam pernyataannya kepada IHAT, pengakuan prajurit itu secara langsung bertentangan dengan laporan Mayor Suss-Francksen.

"Laporan itu tidak akurat dan memberi kesan bahwa saya adalah seorang saksi mata. Ini tidak benar," kata seorang prajurit itu.

Tentara itu mengatakan, dia hanya mendengar satu tembakan, yang mengindikasikan bahwa polisi itu tidak menembak sama sekali. Hal ini dikonfirmasi oleh saksi lain yang diwawancarai IHAT.

Detektif menyimpulkan prajurit yang menembak Raid harus dituntut karena membunuh perwira polisi Irak dan Mayor Suss-Francksen harus didakwa dengan menutupi apa yang terjadi. Namun jaksa militer belum membawa siapa pun ke pengadilan.

Pengacara untuk Mayor Suss-Francksen mengatakan, "Klien saya belum melihat materi IHAT dan tidak dapat memberikan komentar mengenai kualitas atau keandalan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik IHAT atau mengapa itu tidak cukup untuk memenuhi tuntutan penuntutan seorang prajurit di bawah hukum Inggris."

Sementara itu, Operation Northmoor didirikan oleh pemerintah pada tahun 2014 dan memeriksa 52 dugaan pembunuhan ilegal selama operasi militer Inggris di Afghanistan.

Penutupan Northmoor diumumkan oleh pemerintah sebelum detektif Polisi Militer Kerajaan Inggris (RMP) bahkan memiliki kesempatan untuk mewawancarai para saksi kunci Afghanistan.

Seorang detektif Northmoor berkata: "Saya tidak akan menghapus pekerjaan sampai saya telah berbicara dengan kedua belah pihak. Jika Anda menghapus pekerjaan dan satu-satunya hal yang Anda dapatkan adalah keterangan dari pihak Inggris (tanpa dari pihak Afghanistan), bagaimana bisa itu disebut sebagai sebuah penyelidikan?

"Pandangan saya adalah bahwa setiap kematian itu pantas untuk diperiksa dan proses hukum harus dilakukan."

Kementrian Pertahanan Inggris mengatakan operasi militer dilakukan sesuai dengan hukum dan telah ada investigasi yang luas terhadap dugaan.

"Investigasi dan keputusan untuk menuntut secara benar independen dari Kementerian Pertahanan dan telah melibatkan pengawasan eksternal dan nasihat hukum," kata seorang juru bicara kepada BBC.

"Setelah mempertimbangkan dengan seksama kasus-kasus yang dirujuk, korps oditur militer memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan."

"Klaim BBC telah disampaikan kepada Service Police and the Service Prosecuting Authority (badan penegakan hukum untuk personel militer di bawah Kemhan Inggris) yang tetap terbuka untuk mempertimbangkan tuduhan."