Kunjungi Australia, Presiden Filipina Tegaskan Akan Pertahankan Wilayahnya dari China

Liputan6.com, Canberra - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Ir mengatakan kepada parlemen Australia pada Kamis (29/2) bahwa dia tidak akan membiarkan kekuatan asing mengambil alih wilayahnya.

Dikutip dari laman India Times, Minggu (3/3/2024) Manila tegas dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Australia dan Filipina memulai patroli laut dan udara gabungan pertama mereka di Laut China Selatan pada November 2023.

Tujuannya untuk melawan sikap China yang mengklaim seluruh wilayah laut tersebut sebagai miliknya.

“Saya tidak akan membiarkan upaya apapun, kekuatan asing apapun mengambil satu inci persegi wilayah kedaulatan kami," kata Marcos dalam pidatonya.

Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan kapal senilai lebih dari US$ 3 triliun setiap tahunnya, dan merupakan sumber utama ketegangan antara Filipina dan negara tetangganya, Tiongkok.

Manila menuduh Beijing melakukan tindakan agresif di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Padahal, pengadilan arbitrase internasional di Den Haag mengatakan pada tahun 2016 bahwa klaim Tiongkok di ZEE Filipina tidak memiliki dasar hukum.

Keputusan ini lalu ditolak oleh Beijing. Tiongkok mengecam Filipina karena melanggar batas wilayahnya.

“Perlindungan Laut China Selatan sebagai arteri global sangat penting untuk menjaga perdamaian regional dan, saya yakin, perdamaian global,” katanya.

“Kami mempunyai kepentingan yang kuat untuk menjaga laut kami tetap bebas dan terbuka, dan memastikan perjalanan tanpa hambatan dan kebebasan navigasi.”

Marcos berada di Australia dalam kunjungan resmi untuk menghadiri pertemuan puncak khusus AsosiasiNegara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Melbourne minggu depan.

Meskipun ketegangan yang terjadi baru-baru ini di Laut China Selatan telah menyoroti kerentanan maritim Filipina, risiko yang lebih berbahaya dari serangan siber yang disponsori negara kemungkinan jadi tantangan yang lebih besar bagi negara tersebut.

Dalam laporan pada November 2023, kelompok asal China yang dikenal sebagai Stately Taurus disalahkan atas serangan yang telah membahayakan lembaga pemerintah Filipina selama lima hari, bertepatan dengan bentrokan antara kapal kedua negara di Laut China Selatan.

Operasional Taurus “selaras dengan topik geopolitik yang menjadi kepentingan pemerintah Tiongkok”, menurut Palo Alto Networks, perusahaan keamanan siber Amerika Serikat yang membuat laporan tersebut.

Para pejabat Filipina mengatakan, sulit untuk mengaitkan serangan dunia maya pada satu negara tertentu.

Namun, pelanggaran keamanan online di negara Asia Tenggara masih tersebar luas, dikutip dari laman Straits Times.

Lebih dari 60.000 akun pengguna disusupi pada kuartal ketiga tahun 2023, menurut perusahaan keamanan siber Surfshark, sehingga menempatkan Filipina di antara 30 negara yang paling banyak diserang di dunia.

September 2023, perusahaan asuransi negara Philippine Health Insurance Corp mengalami kebocoran data yang sangat besar. Peretas merusak situs web Dewan Perwakilan Rakyat hanya beberapa minggu kemudian.

“Serangan dunia maya adalah ancaman yang lebih besar daripada penembakan meriam air,” kata Profesor Sherwin Ona, konsultan pertahanan dunia maya di Dewan Keamanan Nasional dan profesor di Universitas De La Salle di Manila.

Tim respons siber pemerintah mempunyai 35 anggota. Kelompok ini sangat kekurangan staf sehingga kadang-kadang terpaksa bekerja dengan peretas “topi hitam” anonim, yang mungkin sebelumnya pernah menyerang situs web pemerintah namun bersedia memberikan tip tentang ancaman yang mungkin terjadi, kata Jeffrey Ian Dy, wakil sekretaris di Departemen Informasi dan Informasi. Teknologi Komunikasi.

“Apakah kita mempunyai kemampuan, dengan hanya 30 orang yang melihat setiap kelemahan? Kami tidak melakukannya,” kata Dy, sambil menambahkan bahwa tim idealnya berjumlah sekitar 200 orang.

“Kami melakukan yang terbaik untuk membela republik.”