Kaum Perempuan di Kohistan Pakistan Hadapi Masa Depan Tanpa Harapan

Liputan6.com, Kohistan - Kelangsungan hidup perempuan di wilayah lembah terpencil di Kohistan, Pakistan berada pada titik mengkhawatirkan.

Di sana, di persimpangan antara pengabaian negara, norma-norma sosial yang mengakar kuat, dan prioritas pemerintah membuat perempuan menghadapi kenyataan yang sangat pahit.

Statistik menggambarkan gambaran kegagalan sistematis terjadi dengan tingkat literasi perempuan hanya 2,95% di Kohistan Hilir, wilayah tersebut menjadi bukti nyata pengabaian institusional selama puluhan tahun, demikian dikutip dari laman Dawn, Selasa (8/10/2024).

Infrastruktur pendidikan atau lebih tepatnya ketiadaan infrastruktur, menceritakan kisah yang sama suramnya: kurang dari sepuluh sekolah menengah pertama pemerintah di distrik Kohistan Hilir dan Hulu serta Kolai-Palas, dengan Kohistan Hulu dan Kolai-Palas, masing-masing hanya memiliki satu sekolah menengah atas pemerintah, sementara Kohistan Hilir tidak memiliki satu pun.

Akses pendidikan untuk anak perempuan ini sangat kontras dengan 215 sekolah yang didirikan untuk anak laki-laki di Kohistan Hilir saja, tempat lebih dari 17.000 siswa terdaftar dan hampir 800 guru bekerja.

Kebiasaan setempat memperparah kegagalan institusional. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, sebagian besar anak perempuan dianggap telah mencapai kedewasaan dan kemudian dinikahkan, yang secara efektif mengakhiri perjalanan pendidikan mereka.

Praktik tradisional ini, yang tidak ditantang oleh intervensi negara, memastikan bahwa generasi demi generasi perempuan tetap terperangkap dalam siklus buta huruf dan ketergantungan.

Sementara kesempatan pendidikan untuk anak perempuan berkurang, prioritas negara Pakistan terletak di tempat lain.

Setelah serangan baru-baru ini terhadap warga negara Tiongkok, sumber daya kepolisian telah dimobilisasi secara luas untuk melindungi pekerja asing yang terlibat dalam berbagai proyek di wilayah tersebut.

Pejabat penegak hukum setempat secara terbuka menyatakan preferensi mereka untuk melindungi pekerja Tiongkok daripada memenuhi kebutuhan dasar warga negara mereka sendiri, sebuah pernyataan yang secara tidak sengaja mengungkapkan distorsi prioritas yang mengerikan di wilayah tempat pembangunan manusia dasar diabaikan.

Menurut Laporan Indeks Kinerja Pendidikan Distrik 2023, Khyber Pakhtunkhwa menunjukkan perbedaan intraprovinsi terbesar, dengan Kolai Palas dan Kohistan Hulu berada di antara yang berkinerja terendah.

Ketimpangan ini bukan sekadar statistik, ini menggambarkan ribuan mimpi yang hancur dan potensi yang tidak terpenuhi.

Situasi di Kohistan menggambarkan gambaran kecil paradigma pembangunan Pakistan, di mana kemajuan diukur dalam hal proyek-proyek besar dan investasi asing, sementara pembangunan manusia, khususnya perempuan, tetap menjadi renungan belakangan.

Kemampuan negara untuk memobilisasi sumber daya dengan cepat guna melindungi pekerja dan investasi asing sangat kontras dengan kegagalannya dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar bagi warganya.

Krisis meluas ds melampaui pendidikan. Wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk fasilitas perawatan kesehatan yang tidak memadai, kurangnya air minum bersih, dan infrastruktur yang buruk.

Perwakilan pemerintah daerah dan pemimpin masyarakat telah mengumumkan rencana untuk melakukan agitasi jalanan terhadap masalah-masalah ini, yang menyoroti sifat menyeluruh dari pengabaian wilayah tersebut.

Meskipun kaya akan sumber daya alam dan menjadi tuan rumah bagi proyek-proyek pembangunan yang signifikan, manfaat dari aset-aset ini jarang menjangkau penduduk setempat, khususnya perempuan.

Ketika Pakistan terus maju dengan agenda pembangunannya, para perempuan Kohistan tetap terjebak dalam siklus kekurangan pendidikan dan kendala-kendala sosial.

Mimpi-mimpi mereka terus dikorbankan, tidak hanya pada hambatan-hambatan budaya, tetapi juga pada sistem yang secara konsisten gagal memprioritaskan hak-hak dan aspirasi mereka.

Beberapa profesional pendidikan yang mencoba membuat perbedaan berjuang melawan norma-norma masyarakat yang mengakar dan kurangnya dukungan kelembagaan.