Mohammed al-Bashir Ditunjuk Jadi PM Sementara Suriah

Liputan6.com, Damaskus - Mohammed al-Bashir, yang sebelumnya memimpin pemerintahan Idlib, diangkat sebagai perdana menteri sementara Suriah setelah penggulingan Bashar al-Assad.

Penunjukan ini dilakukan setelah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Abu Mohammad al-Jolani atau Abu Mohammad al-Julani atau Abu Mohammad al-Jawlani melakukan pertemuan dengan perdana menteri Suriah yang akan mundur, Mohammed Jalali, dan Wakil Presiden Faisal Mekdad pada hari Senin (9/12/2024), untuk membahas pembentukan pemerintahan transisi.

"Komando umum menugaskan kami untuk menjalankan pemerintahan transisi hingga 1 Maret," ujar Bashir pada hari Selasa (10/12), seperti yang dilaporkan media pemerintah dan dilansir oleh Middle East Eye, Rabu (11/12).

HTS memimpin serangan mengejutkan yang berlangsung selama 12 hari dan berhasil menggulingkan rezim Assad yang telah berkuasa di Suriah lebih dari lima dekade.

Bashir telah menjabat sebagai kepala Syrian Salvation Government (SSG) atau Pemerintah Penyelamat Suriah, sebuah pemerintahan yang dikuasai HTS di Provinsi Idlib, sejak Januari 2024.

Memiliki gelar insinyur, Bashir lahir di wilayah Jabal Zawiya, Idlib, pada pertengahan 1980-an. Menurut informasi yang diterbitkan oleh SSG, dia belajar teknik elektro di Universitas Aleppo, memiliki kualifikasi dalam bahasa Inggris, perencanaan administratif, manajemen proyek, serta gelar di bidang syariah dan hukum dari Universitas Idlib.

Sebelum bergabung dengan kelompok pemberontak pada tahun 2021, Bashir bekerja sebagai kepala departemen instrumen presisi di Perusahaan Gas Suriah. Setelah bergabung dengan SSG, dia menjabat sebagai menteri pembangunan dan urusan kemanusiaan antara 2022 hingga 2023.

Pada Januari 2024, Dewan Syura Pemerintah Idlib memilih Bashir sebagai perdana menteri. Dalam kampanyenya, Bashir berfokus pada modernisasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi, penguatan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan kemanusiaan bagi para pengungsi di Idlib.

Sejak pecahnya perang saudara Suriah pada 2011, Idlib dikelola oleh beberapa kelompok yang menentang pemerintah Damaskus. HTS berhasil mengonsolidasikan kendalinya atas daerah ini pada 2017.

Di bawah kekuasaan HTS, kebebasan berekspresi di Idlib disebut telah dibatasi. HTS dilaporkan menggunakan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang untuk menindak suara-suara yang berbeda.