Data Liar Sirekap KPU Hantui Masyarakat Kepri, Bawaslu dan KPU Akui Belum Ada Aduan

Bawaslu Provinsi Kepri mengaku hingga saat ini belum mendapatkan pengaduan dari peserta pemilu baik dari partai politik pengusung dan pendukung Calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 di Kepri tentang ketidakcocokan data antara Formulir C1 dengan data perhitungan surat suara dengan Sistem Rekapitulasi (Sirekap) yang dimiliki KPU RI

oleh Ajang Nurdin diperbarui 19 Feb 2024, 09:00 WIB
Diterbitkan 19 Feb 2024, 09:00 WIB
Rapat Pleno PPK, Kec  Batam Kota di saksikan Bawaslu Provinsi Kepri, Zulhadril Putra. (Liputan6.com/Ajang Nurdin)
Rapat Pleno PPK, Kec Batam Kota di saksikan Bawaslu Provinsi Kepri, Zulhadril Putra. (Liputan6.com/Ajang Nurdin)

Liputan6.com, Batam - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri mengaku hingga saat ini belum mendapatkan pengaduan dari peserta pemilu baik dari partai politik pengusung dan pendukung Calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 di Kepri tentang ketidakcocokan data antara Formulir C1 dengan data perhitungan surat suara dengan Sistem Rekapitulasi (Sirekap) yang dimiliki KPU RI.

"Saya belum mendapat pengaduan, (terkait Sirekap) saya tidak mengetahui persis cuma dapat info, belum saya dalami, fokus pengawasan ini (proses lapangan), " kata Zulhadril Putra kepada Liputan6.com, saat meninjau rapat pleno kecamatan, di Taman Raya Square Batam Center, Sabtu (18/2/24).

Untuk itu ia akan menginformasikan lebih lanjut ketidakcocokan penghitungan CI dengan Sirekap di Provinsi Kepulauan Riau yang tugas Bawaslu sebagai pengawasan.

Menurut dia, saat ini Bawaslu Kepri lebih fokus terhadap pelaksanaan di lapangan, karena ada persoalan 18 TPS di kepri yang belum terselesaikan, sehingga harus melakukan pemungutan dan pemilihan lanjutan dan pemilihan ulang.

"Ada persoalan tinggal 18 TPS yang bermasalah di Kepri harus melakukan PSL dan PSU," ucapnya.

Sementara itu Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kepri, Fery Manalu mengatakan data di situs KPU terkendala server dari pusat dalam beberapa hari sebelumnya down sehingga operator di daerah belum sempat memperbaiki.

"Beberapa hari sebelumnya server KPU RI down sehingga operator di daerah, tidak bisa memperbaiki data, dan ini bukan hanya Kepri melain seluruh Indonesia " kata Fery kepada Liputan6.com, Minggu (18/2/24).

Fery mengungkapkan KPU RI telah merilis begitu banyaknya yang akan meng-hack website KPU. Penstabilan server KPU RI untuk mengantisipasi serangan hacker membuat perbaiki data daerah menjadi Lambat.

"Sekarang server KPU RI sudah mulai lancar, operator tingkat kecamatan, kota sudah bisa menginput dan memperbaiki data," ujarnya.

Ia menyebutkan sampai saat ini belum ada pengaduan baik dari masyarakat atau peserta pemilu di Provinsi Kepri mengenai data suara di situs pemilu KPU RI.

 

Warga Resah

Server down saat penginputan  data  suara ke Sirekap saat rapat Pleno PPK DI bATAM. (Liputan6.com/Ajang Nurdin)
Server down saat penginputan data suara ke Sirekap saat rapat Pleno PPK DI bATAM. (Liputan6.com/Ajang Nurdin)

Seorang Warga Botania Garden, Belian Agus Solihin (53) mengaku terkejut saat melihat data-data surat suara di situs KPU.

"Saya sangat terkejut membaca data di website KPU dengan yang saya lihat di TPS, sama halnya dengan quick count," ucap Agus.

Menurut Agus tampilan data yang ditayangkan di Website KPU yang tak sesuai sangat meresahkan bagi masyarakat. Apalagi sebelumnya di televisi ditayangkan dari lembaga survei mengenai mengenai perhitungan cepat.

"Tidak tahu mereka ngambil data dari mana, makin saya tak percaya," ucapnya.

Adapun untuk catatan rekapitulasi data melaui Sirekap yang tidak sesuai dengan Formulir C1, di kepri saat ini di situs https://kawalpemilu.org mencatat ketidak sinkronan antara Sirekap dengan Fom C1, berjumlah 49 TPS di berbagai kota dan kabupaten Meliputi, Bintan 6, Karimun 8, Anambas 1, Batam 25, Tanjung Pinang 5, Lingga 4.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya