JK Tak Masalah Pemerintah Didemo Terus Asal Rakyat Makmur

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan Indonesia memiliki dua kekuatan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan. Pemerintah telah melakukan perubahan besar terhadap dua hal tersebut.

Pertama, soal APBN. Kata JK, beberapa tahun ini, neraca keuangan Indonesia mengalami defisit terus menerus. Sehingga anggaran pembangunan merosot drastis dari 20 persen menjadi 10 persen.

"Kita harus naikkan (anggaran pembangunan) dengan cara mengurangi subsidi. Memotong semua yang tak perlu walaupun didemo terus. Kita tak masalah didemo selama rakyat bisa makmur," ujar dia di Rapimnas Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Lanjut JK, pemerintah perlu menghemat anggaran rutin dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat dan belanja lainnya. Upaya lain menyehatkan fiskal Indonesia dengan menggenjot penerimaan pajak.

"Kita harapkan pengusaha juga seperti itu (berhemat). Jangan hanya mengatakan pemerintah tak bangun infrastruktur tapi pengusaha tak bayar pajak dengan betul. Ini harus dipahami," terang dia.

Kekuatan kedua, dijelaskannya mengenai kebijakan. Pemerintah akan memperbaiki, membenahi, memudahkan dan memangkas perizinan atau birokrasi yang mengganggu dunia usaha berinvestasi.

"Birokrasi yang terlalu panjang, menyebabkan pengusaha banyak yang takut. Semua mengakui itu, sehingga kita perlu mempercepat perizinan dan membenahi kebijakan kita," ucap dia.

JK berjanji pemerintah akan melipatgandakan anggaran pembangunan infrastruktur, termasuk untuk daerah
lewat pengalihan anggaran subsidi BBM dan penghematan anggaran.

Salah satunya membangun pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (Mw) dengan biaya Rp 400 triliun selama lima tahun ke depan atau Rp 100 triliun per tahun.

"Jadi para konsultan, kontraktor pasti sibuk dengan proyek-proyek ini. Dengan kepastian harga, investor listrik nggak perlu negosiasi lagi dengan PLN. Siapa yang mau bangun pembangkit dengan biaya US$ 7 sen silakan. Nggak perlu negosiasi bertahun-tahun lagi, supaya pengusaha dan pemerintah sama-sama untung," tegas Jusuf Kalla. (Fik/Nrm)