Jadi Tuan Rumah Pertemuan IMF-Bank Dunia, RI Harus Bersaing

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, untuk bisa menjadi tuan rumah dari perhelatan besar International Moneter Fund (IMF)-World Bank (Bank Dunia) Annual Meetings 2018, bukan tanpa perjuangan. Indonesia harus bersaing dengan sejumlah negara hingga akhirnya ditetapkan penyelenggaraannya di Nusa Dua Bali, pada 8-14 Oktober ini.

"Untuk jadi host IMF-World Bank Annual Meetings kita harus berkompetisi pada 2015, seperti dengan Mesir, negara-negara Afrika juga belum pernah jadi host, mereka ingin jadi host," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Setelah itu, lanjutnya, Indonesia terpilih menjadi top 3 dan akhirnya terpilih menjadi tuan rumah IMF-World Bank Annual Meetings 2018. Sri Mulyani pun menepis anggapan bahwa Indonesia hanya ingin pamer dari kepemilikan saham atau investasi di Bank Dunia maupun IMF.

"Indonesia telah terpilih dengan melihat rentetan niat negara lain menjadi tuan rumah, bukan untuk pamer kita punya shareholder di IMF dan World Bank," ujarnya.

"Kita ingin memamerkan kepada 15 ribu tamu dari 189 negara plus lembaga internasional keuangan yang mempunyai pengaruh masa depan dunia ini. Ini Indonesia dengan seluruh kemajuan pembangunan yang dimiliki," Sri Mulyani menambahkan.

Menurutnya, dalam pergaulan di dunia, bagi Indonesia bukanlah sebuah hal baru. Sejak Presiden I Republik ini hingga sekarang, tutur Sri Mulyani, Indonesia berkomitmen untuk menjaga ketertiban dunia.

"Kita akan melakukan seefisien mungkin, berdasarkan asas manfaat, ketepatan penggunaan anggaran. Karena Bank Dunia dan seluruh negara fokus pada pengentasan kemiskinan, maka acara ini tentu sifatnya tidak bermewah-mewahan," ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Untuk diketahui, anggaran yang akan digelontorkan untuk persiapan acara IMF-World Bank di Bali tahun depan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

"Anggaran dari APBN sebesar Rp 810 miliar. Lalu co sharing dengan Bank Indonesia (BI), belum masuk ke sini (APBN) untuk venue sekitar Rp 280 miliar-Rp 300 miliar untuk event ini," kata Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk mempercepat sejumlah pembangunan infrastruktur di Bali. Pembangunan tersebut untuk mendukung acara tahunan Dana Moneter Internasional (International Moneter Fund/IMF) dan World Bank (Bank Dunia) pada 12-14 Oktober 2018.

"Sekarang sedang didorong pembangunan infrastruktur skala besar di Bali," kata Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta Agustus kemarin.

Ada enam proyek yang akan dikebut pembangunannya. Di antaranya adalah pembangunan bandara di Bali utara, pembangunan jalan tol, pembangunan kereta api lingkar Bali, pembangunan stadion bertaraf internasional, pembangunan kawasan industri pariwisata di Buleleng barat dan penataan Pura Besakih.

"Dalam waktu satu atau dua Minggu ke depan Kepresnya turun," ucap Sudikerta.

Untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi Bali tak perlu mencari pendamping pendanaan. Sebab, seluruhnya akan dibiayai oleh pusat.

"Anggaran dari pusat semua. Sekarang ada block grant sebesar 100 miliar renminbi dari China. Kita (Pemprov Bali) hanya perlu membuatkan regulasi untuk percepatan," tutur dia.

"Silakan ditanya ke Pak Luhut Panjaitan karena beliau koordinatornya. Tapi tidak semua dalam waktu cepat, ada skala prioritas. Yang disiapkan untuk event itu penataan Pura Besakih, termasuk TPA Suwung. Kita mulai tahun depan," ucap Sudikerta.