Sri Mulyani Harap Aksi Demo Mahasiswa Tak Berdampak Luas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, berharap aksi demo sejumlah mahasiswa tidak mencederai stabilitas perekonomian Indonesia. Sebab, di tengah perlambatan ekonomi global, situasi politik dalam negeri dikhawatirkan justru menggangu iklim investasi.

"Tentu saya berharap bahwa hal-hal yang menjadi pemicu bisa untuk dibahas melalui proses-proses politik yang ada, sehingga tidak menimbulkan dampak sentimen yang lebih luas," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Pihaknya berupaya keras untuk menahan dampak laju perlambatan ekonomi global ke perekonomian dalam negeri. Bahkan risiko perlambatan ekonomi global pun mulai terkendali. Bank sentral di Eropa dan Amerika Serikat bahkan sudah menurunkan suku bunga dan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing).

"Dari beberapa yang sudah memberikan sentimen yang relatif lebih positif seperti penurunan suku bunga dan quantitative easing yang dilakukan di Eropa dan Amerika Serikat, harusnya itu memberikan sedikit jeda dan ruang untuk emerging market (negara-negara berkembang), termasuk Indonesia," jelas dia.

Di sisi lain, investor-investor asing masih percaya terhadap kondisi stabilitas geopolitik di Indonesia. Terbukti selama April hingga Agustus 2019, aliran modal asing yang masuk ke Indonesia bergerak positif.

"Selama ini kan semenjak April hingga Agustus kemarin kita mendapatkan cukup banyak positif capital in ke Indonesia," jelas dia.

Dia berharap seluruh pihak dapat menjaga momentum stabilitas ekonomi dan politik di Tanah Air. Itu dilakukan untuk meredam dampak-dampak yang didatangkan dari eksternal.

"Situasi sekarang ini mungkin perlu untuk kita semua menjaganya untuk mengembalikan momentum dan stabilitas, sehingga kita juga lebih fokus kepada risiko yang berasal dari luar," ucap Sri Mulyani.

Seperti diketahui, ribuan mahasiswa kembali turun ke jalan. Aksi unjuk rasa mahasiswa digelar di berbagai daerah. Tuntutan mereka sama. Menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai tidak pro rakyat. Mulai dari RUU KUHP, revisi UU KPK, hingga RUU Pertanahan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sejumlah pasal yang kontroversial dalam revisi UU KUHP menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, termasuk didalamnya dari sisi pengusaha.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani menilai banyak pasal RUU KUHP yang tak pro bisnis dan juga investor friendly.

"Tolong dikaji dulu dampaknya terhadap kegiatan usaha dan kelancaran berusaha dan berinvestasi di Indonesia seperti apa. Harusnya sebelum pembuatan UU dibuat kajian dampak ekonomi dari UU/RUU ini terhadap pelaku usaha Indonesia," tuturnya kepada Liputan6.com, Selasa (24/9/2019).

"Tidak hanya masalah anggaran untuk penetapan hukum tetapi harus ada kajian dan penjelasan tentang biaya compliance-nya bagi pelaku usaha dan efek ekonominya bagi iklim usaha Indonesia," lanjut dia.

Untuk itu pihaknya menegaskan, pelaku usaha meminta agar pemerintah khususnya DPR lebih memperhatikan konsekuensi-konsekuensi penetapan UU dan RUU KUHP terhadap kegiatan usaha dan daya saing Indonesia.

"Ini kerap tidak dilakukan oleh pemerintah dan DPR sehingga banyak keluar kebijakan yang membunuh peluang ekonomi kita sendiri. Indonesia sedang dalam persaingan usaha yang lebih ketat di level global dan saat ini juga kita sudah over-regulated. Jadi sebaiknya pemerintah dan DPR mindful terhadap kondisi ini. Nantinya kita sendiri yg akan dirugikan," tegasnya.