Ramai Sistem Kerja WFA, Cara Perusahaan Ini Bisa Jadi Inspirasi

Liputan6.com, Jakarta Belakangan ini marak wacana penerapan konsep bekerja Work From Anywhere (WFA) yang digagas oleh Badan Kepegawaian Negara bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara Satya Negara, skema WFA PNS bisa diambil oleh para ASN asal mencapai target dan kinerja tercapai.   

Konsep ini mungkin terdengar baru bagi instansi pemerintah, namun tidak bagi perusahaan teknologi satu ini. Salah satu e-commerce dalam negeri, Blibli sudah menerapkan kebijakan bekerja dari mana saja atau WFA sejak awal tahun 2022. Kendati demikian, sistem bekerja fleksibel ini bukanlah hal baru bagi e-commerce ini.

Menurut EVP People Operations and General Services Blibli, Sandra Kumalasari Dinata, fleksibilitas dan juga adaptasi adalah kunci bagi Blibli dalam berkembang, serta dinamisme menjadi hal yang dihadapi setiap harinya.

“Ketika pandemi pada awal tahun 2020, penerapan kebijakan Work From Home bukanlah sesuatu yang benar-benar baru bagi Blibli.  Seiring dengan perkembangan pandemi serta aspirasi dari Bliblioneers (sebutan bagi karyawan Blibli), kami melihat penerapan Work From Anywhere (WFA) merupakan kebijakan paling ideal dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun mental,” jelas Sandra dikutip, Senin (16/5/2022).

Sandra menjelaskan Bliblioneers diberikan kebebasan untuk memilih tempat kerjanya, mulai dari kantor, rumah, working space, hingga kafe. Ia menyebut, Bliblioneers berhak menentukan pilihannya sendiri dalam menjalankan metode bekerja yang paling tepat bagi mereka, mengingat setiap individu memiliki preferensi, urusan domestik, hingga tantangannya masing-masing.  

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Di sisi lain, Sandra mengatakan kebijakan WFA tidak menjadi alasan bagi pihaknya untuk menurunkan komitmen dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

“Kami juga menjaga produktivitas Bliblioneers dengan dukungan infrastruktur pekerjaan. Blibli memberikan perangkat/gawai yang mendukung kerja dari mana saja yang dilengkapi dengan sistem keamanan, sehingga data dan informasi tetap dapat dikelola keamanannya. Tak hanya itu, Blibli mengalihkan beberapa komponen insentif untuk mendukung biaya pribadi yang digunakan untuk bekerja, seperti jaringan internet,” beber Sandra.

Selama diberlakukannya kebijakan WFA, fakta tidak menunjukkan terjadinya penurunan produktivitas pada karyawan Blibli. Malah menurutnya, antusiasme digital talents untuk bergabung bersama Blibli tetap terjaga. Hal ini dibuktikan lewat ratusan karyawan baru bergabung dalam periode WFA, 230 pelatihan daring, serta lebih dari 24 kali online onboarding secara mulus dilakukan.   

“Blibli berkomitmen dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan inovatif untuk membantu meningkatkan kualitas, mengembangkan juga menjaga Bliblioneers. Untuk memastikan kenyamanan bekerja

Sebelumnya, Pemerintah tengah merancang sistem kerja baru bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada sistem kerja yang baru ini, para PNS nantinya bukan lagi bisa bekerja dari rumah atau yang selama ini dikenal dengan Work From Home (WFH), tetapi bisa bekerja dari mana saja atau Work from Anywhere (WFA).

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama mengatakan, maksud dari sistrem kerja WFA atau work from anywhere ini yaitu ASN dapat bekerja secara fleksibel dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya ialah meningkatkan kinerja dan kepuasan ASN dalam bekerja, sekaligus meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan

Dalam konsepnya Work from Anywhere ini, yang penting kinerja dan target para ASN atau PNS tersebut tercapai. Hal tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

"Namun halnya, bagi unit kerja yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, dan yang tugas dan fungsinya menuntut kehadiran di kantor, tetap WFO," kata dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Saat ini sistem kerja baru PNS tersebut masih terus. Satya menuturkan, kemungkinan PNS yang bisa menerapkan WFA ini yaitu untuk bisa kerja administratif. Sedangkan bagi PNS yang bersinggungan langsung dan yang membutuhkan kehadiran fisik tetap masuk kantor atau WFO.

"Contohnya, awak kapal patroli Bakamla dan pengawas perikanan KKP harus hadir, petugas pemasyarakatan Kumham harus hadir, Satpol PP harus hadir, dan seterusnya," tutur dia.

Satya menjelaskan, sebenarnya sistem kerja WFO-WFH pada saat Pendemi untuk ASN selama ini sudah berjalan dengan baik. Namun untuk sistem kerja WFA masih tetap butuh kajian lebih lanjut kalau

Sementara untuk pengawasan, lanjut Sayta, pemerintah akan menerapkan absensi secara online. Hal ini guna memastikan para PNS tetap bekerja sesuai tugasnya meski tidak berada di kantor.

"Kendalinya, plus Location based Presence/absensi berbasis lokasi secara online," tutup dia.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, rencana kebijakan work from anywhere (WFA) bisa berdampak terhadap uang tunjangan bagi PNS. Tapi di sisi lain, pengeluaran APBN bakal lebih terjaga.

"WFA ASN akan lebih efisien, tentu efisien dalam arti anggaran. Karena mereka kan enggak perlu ke kantor dan sebagainya," kata Trubus kepada Liputan6.com, Minggu (15/5/2022).

Dengan tidak bekerja ke kantor, otomatis alokasi anggaran untuk tunjangan dalam bentuk uang lembur bakal banyak berkurang.

Meski bisa lebih menghemat APBN, Trubus menilai sistem kerja WFA belum tepat diimpelentasikan saat ini. Utamanya karena kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di seluruh daerah Nusantara.

"Tapi untuk sekarang kita enggak siap, karena internetnya belum ada. Apalagi kabupaten/kota pemekaran, sampai sekarang enggak kerja. Cuman ngabisin anggaran doang," keluhnya.

"(Pemerintah) pusat itu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sekarang pertanyaannya untuk kabupaten/kota pemekaran, memang punya elektronik? Kan enggak ada," sebut dia.

Butuh waktu dan persiapan yang lebih panjang bila pemerintah serius ingin menyiapkan sistem kerja WFA bagi ASN. Termasuk dari segi aturan dan pengawasan kepada para pegawainya.

"Kalau jangka panjang mau diterapkan, yang paling dipersiapkan sekali ya kebijakan tertulisnya. Termasuk mekanisme prosedurnya, termasuk sanksinya. Jadi itu harus ada, sanksinya dipecat. Jangan sampai mereka tunjangannya sama dengan yang di dalam," ujarnya.