27 Kursi Direktur dan Kabiro Otorita IKN Nusantara Diserbu 1.106 Pelamar

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 1.106 pelamar dari berbagai daerah di Indonesia mengincar 27 kursi direktur/kepala biro di lingkungan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) atau IKN Nusantara.

Hal ini menggambarkan minat masyarakat cukup tinggi ingin berkontribusi langsung terhadap pembangunan IKN.

"Kami sampaikan apresiasi kepada seluruh pelamar yang ingin secara langsung berperan langsung membangun IKN, yakni dengan ingin bergabung di OIKN," ujar Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono dikutip dari Antara, Rabu (14/12/2022).

Dari seluruh pelamar yang masuk itu, panitia seleksi harus melakukan seleksi sesuai ketentuan dan persyaratan yang telah diumumkan sebelumnya, sehingga yang secara administrasi lengkap akan melanjutkan tes lanjutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi, ujar Sidik, terhadap 1.106 pelamar yang masuk, sedangkan yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi hanya 151 pelamar.

Dari 151 pelamar tersebut jumlah yang memenuhi persyaratan terdiri dari 101 pelamar PNS dan 50 pelamar non-PNS, sehingga pelamar yang lolos seleksi administrasi wajib mengikuti tahap selanjutnya, yakni seleksi penulisan makalah yang diselenggarakan pada Rabu, 14 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

Ia melanjutkan, pada pengumuman seleksi jabatan 10 November lalu, terdapat 27 posisi jabatan yang dibuka Otorita IKN Nusantara, namun jumlah pelamar banyak yang belum memenuhi prasyarat, kemudian dilakukan perpanjangan masa perekrutan.

Setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, terdapat dua jabatan dengan hanya satu pelamar yang memenuhi syarat, yaitu untuk jabatan Direktur Data dan Kecerdasan Buatan, kemudian jabatan Direktur Pendanaan.

Atas hasil ini, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52/2020, kedua jabatan tersebut tidak dapat diikutsertakan pada tahapan seleksi terbuka selanjutnya.

Sementara itu, sebanyak 1.106 pelamar yang masuk ke OIKN dan ingin duduk pada 27 posisi yang dibuka antara lain sebagai Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama ada 63 pelamar, Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat 148 pelamar.

Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan 37 pelamar/orang, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa 81 orang, Direktur Hukum 36 orang, Direktur Kepatuhan 20 orang, Direktur Pengawasan dan Audit Internal 41 orang, Direktur Perencanaan Makro 22 orang.

Direktur Pengembangan, Pemanfaatan Kehutanan, dan Sumber Daya Air 21 orang, Direktur Ketahanan Pangan 33 orang, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha 19 orang, Direktur Pendanaan 8 orang, Direktur Pembiayaan 26 orang.

"Direktur Sarana Prasarana Dasar 35 orang, Direktur Sarana Prasarana Sosial 14 orang, Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan 48 orang, kemudian Direktur Bidang Pelayanan Dasar ada 58 orang pelamar," kata Sidik.

Proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus menarik minat investasi, baik dalam maupun luar negeri. Mengusung konsep kota hijau masa depan, IKN Nusantara menawarkan sejumlah paket pengerjaan infrastruktur kepada investor untuk bisa menanamkan modalnya.

Ketua Tim Penasihat Transisi IKN Bambang Brodjonegoro mengatakan, antrian investasi tersebut beberapa diantaranya berasal dari Jepang, China dan Uni Eropa. Mereka bahkan telah menyempatkan diri untuk berkunjung langsung ke lokasi proyek IKN Nusantara.

"Ada dari Jepang, China dan beberapa negara Eropa lain, sudah mengatakan atau paling tidak ketertarikan dan melihat apa saja mereka bisa terlibat," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, dikutip Kamis (8/12/2022).

Dari beberapa minat investasi tersebut, lanjut Bambang, ada beberapa investor yang telah menyepakati kontrak kerja sama dengan pemerintah. Namun, ia belum bisa merinci lebih jauh terkait itu.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi ini pun memastikan, pemasukan investasi di IKN Nusantara bakal segera terimplementasi tahun ini. Mayoritas investor bergerak di sektor enegi baru terbarukan (EBT), pembangunan perumahan, dan infrastruktur dasar.

Sebagai contoh, pembangunan infrastuktur dan propeeti untuk akses jalan dan hunian bagi para calon penduduk IKN Nusantara, yakni para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lainnya.

Sesuai dengan visi masa depan, pemerintah juga ingin menjadikan IKN Nusantara sebagai kota percontohan di dunia yang menerapkan energi terbarukan (renewable energy). Sehingga investasi di bidang energi hijau ini tak bisa ditawar-tawar lagi.

"Energi khususnya renewable, dan kedua properti karena kebutuhan rumah tuh gak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan energi renewable gak bisa ditawar lagi karena kita sudah kota ini haruslah menjadi kota percontohan," ujar Bambang.

Pemerintah sedikit demi sedikit merealisasikan pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Kali ini, pembangunan 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) sudah siap dimulai.

Setidaknya sekitar 36 unit rumah menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

"Mulai hari ini 7 Desember 2022 proses pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi akan dimulai dan diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam rilis di Jakarta, seperti dikutip Kamis (8/12/2022).

Kementerian PUPR dikatakan akan berusaha agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan. Serta ikut mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas.

Kementerian PUPR, telah menunjuk penyedia jasa PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT. Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Sedangkan paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT. Yodya Karya (Persero) - PT.Indah Karya (Persero) - PT. Surya Perkasa Raya KSO.

Pada 7 Desember 2022 telah dilakukan Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut.

Ini dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus II Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur, Ronal Setiyadi dengan Kuasa KSO PT. Adhi Karya (Persero), PT. Ciriajasa Engineering Consultant, Yan Arianto.