Puncak Bulan Inklusi Keuangan di Balikpapan, OJK Ingin Pemerataan Ekonomi

Pada 2024 ini, OJK menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

oleh Arief Rahman H diperbarui 06 Okt 2024, 14:00 WIB
Diterbitkan 06 Okt 2024, 14:00 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar saat membuka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar saat membuka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat, tak terlepas di daerah-daerah. Harapannya, hal tersebut bisa memunculkan basis ekonomi baru yang tak cuma berpusat di Pulau Jawa.

Pada 2024 ini, OJK menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain mendekatkan upaya tersebut ke Ibu Kota Nusantara (IKN), diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah bisa merata.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan, literasi dan inklusi keuangan jadi hal penting menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Kolaborasi dan sinergi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah penting dilakukan. Dengan memiliki literasi dan inklusi keuangan yang baik maka akan memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah," kata Mahendra saat membuka BIK 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip Minggu (6/10/2024).

Menurutnya, literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pasalnya, tingkat inklusi keuangan menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan fungsi lembaga keuangan.

"Terpilihnya Kalimantan Timur menjadi lokasi pelaksanaan pembukaan BIK 2024 merupakan bentuk komitmen OJK untuk meningkatkan literasi, inklusi dan pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa," tegasnya.

Perusahaan Ikut Tanggungjawab

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK mendorong perluasan inklusi keuangan yang bertanggungjawab dan diarahkan pada hal yang produktif.

“Ketika menjalankan bisnis, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) diimbau untuk tidak hanya mengedepankan penjualan tetapi juga memerhatikan faktor edukasi,” kata Friderica.

Menurutnya, kantor OJK di daerah berperan penting dengan menggandeng pemangku kepentingan untuk peningkatan inklusi keuangan ini. Dia bilang, perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat untuk mengakses produk dan layanan sektor jasa keuangan.

"Akan tetapi, kemudahan ini diikuti oleh berbagai tantangan yaitu dengan meningkatnya kejahatan di sektor jasa keuangan yang dapat merugikan masyarakat," ucapnya.

 

Upaya Masif

OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) merisilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia/Istimewa.

Pelaksanaan BIK 2024 merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang diinisiasi oleh OJK bersama Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.

Pada puncak pelaksanaan BIK 2024 di Kalimantan Timur terdapat 68 booth yang berasal dari PUJK baik konvensional maupun syariah, regulator, UMKM dan lembaga terkait lainnya dengan total kegiatan lebih dari 100 kegiatan.

Selain itu, rangkaian BIK 2024 juga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 35 Kantor OJK Daerah dengan total kegiatan mencapai 341 kegiatan.

Target capaian BIK 2024 yaitu meningkat 10 persen dari capaian BIK tahun 2023, dengan target sekitar 3.100 kegiatan dengan total peserta sekitar 2 juta orang. Target capaian akses keuangan di BIK 2024 yaitu mencapai 8,7 juta akses produk dan layanan jasa keuangan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya