Myanmar Buka Pintu bagi Bantuan Kemanusiaan Asal Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Myanmar telah membuka pintu agar bantuan kemanusiaan asal Indonesia bagi Rohingya dapat masuk. 

Kepastian tersebut didapat Retno usai berkomunikasi dengan Deputi Menlu Myanmar Kyaw Tin. Selama ini, bantuan RI belum bisa masuk karena menunggu kesepakatan modalitas dari Pemerintah Myanmar.

"Dengan Myanmar saya masih tunggu modalitas yang akan disepakati oleh pemerintah Myanmar dengan red cross movement," jelas Retno di kantor Kemlu pada Kamis (12/9/2017).

"Sudah ada kesepakatan, dalam artian oke, confirm, pintu terbuka bagi negara lain. Delivery lead by goverment of myanmar dan juga ICRC ikut bergerak kerja sama dengan Palang Merah Myanmar," sebutnya.

Walau Myanmar telah memastikan bantuan boleh masuk, Retno belum diberi tanggal pasti kapan bantuan bisa dikirimkan.

Sembari menunggu kepastian terkait waktu, Retno meminta Pemerintah Myanmar dan Palang Merah Internasional (ICRC) memberi daftar bantuan apa saja yang paling dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya.

"Saya tadi pagi komunikasi dengan presiden ICRC dan confirm itu sudah ada dengan demikian saya sampaikan tolong berikan list barang-barang yg dibutuhkan saat ini," ucapnya.

"Tadi saya sampaikan ke Dubes (Myanmar), kalau bisa segera berikan list ke kita, agar apa yang kita sampaikan ini sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, maka manfaatnya tidak maksimal," tegas Menlu RI tersebut.

Beberapa waktu lalu, Menlu Retno telah bertemu dengan Aung San Suu Kyi, Pemimpin de facto sekaligus State Counsellor Myanmar. Dalam kesempatan itu, Retno menawarkan formula 4+1 untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya.

Empat elemen yang dimaksud terdiri dari mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu Retno dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com pada Senin 4 September 2017.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, tapi melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.