RAYAKAN SEMANGAT HUT KE-26, BANK MANDIRI HADIRKAN PASAR MURAH DI 260 TITIK SELURUH INDONESIA

Taliban Ingin Diakui Dunia, Presiden Prancis Emmanuel Macron Sebut Ada Harganya

Presiden Prancis Emmanuel Macron berkata pengakuan dunia internasional bagi Taliban tak gratis.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 11 Okt 2021, 12:27 WIB

Diterbitkan 11 Okt 2021, 12:27 WIB

Bawa Senjata, Pasukan Taliban Main Perahu Bebek di Danau Qargha

Sejumlah pasukan Taliban saat menaiki perahu kayuh di Danau Qargha di sebuah pekan raya di Kabul barat (28/9/2021). Mereka mengaku datang ke danau ini untuk bersenang-senang. (AFP/Wakil Kohsar)

Liputan6.com, Paris - Pemerintahan Taliban di Afghanistan masih berupaya agar diakui dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa ada harganya, terutama terkait HAM.

"Saya percaya pengakuan internasional seharusnya ada harganya, dan martaban wanita Afghanistan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, searusnya menjadi poin-poin yang kita dorong, dan seharusnya menjadi syarat bagi kita," ujar Presiden Macron seperti dikutip dari Tolo News, Senin (11/10/2021).

Warga Afghanistan Jual Opium Saat Taliban Berkuasa: Haram Tapi Tak Ada Pilihan Lain

Hal itu diucapkan Presiden Macron dalam wawancara radio France Inter. Komentar itu mengarah ke pertemuan G20 di Roma pada akhir Oktober 2021.

Presiden Macron mengajak dunia internasional, termasuk China, agar kompak memberikan syarat tersebut ke Taliban.

"Negara-negara Eropa, Amerika, China, dan kekuatan besar di Afrika, Asia, dan Pacific, dan Amerika Latin bersama-sama, kita harus memiliki pesan yang jelas yang menentukan syarat-syarat pengakuan Taliban," ujar Presiden Macron.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kepala HAM PBB Kecam Taliban

Pasukan khusus Taliban tiba di dalam Bandara Internasional Hamid Karzai setelah penarikan militer AS, di Kabul, Afghanistan, Selasa (31/8/2021). Taliban menguasai penuh bandara internasional Kabul pada Selasa, setelah pesawat AS meninggalkannya landasan pacu. (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi)

Pada pertengahan September lalu, Komisiaris tinggi hak asasi manusia PBB mengecam para pemimpin Taliban karena kurangnya inklusivitas dan penghormatan terhadap hak-hak semua warga Afghanistan.

Melansir dari laman DW, Selasa (14/9), janji lain yang dilanggar seperti amnesti bagi mantan pegawai negeri dan pejabat di dinar keamanan pemerintah sebelumnya serta larangan penggeledahan dari rumah ke rumah.

Michelle Bachelet juga menyampaikan kecamannya dalam pidatonya pada Senin 13 September 2021, menyoroti sejumlah janji yang dilanggar Taliban sejak berkuasa dari tanggal 15 Agustus. Mulai dari masalah yang dialami perempuan, hingga pembunuhan pembalasan.

Michelle Bachelet mengatakan bahwa Afghanistan telah memasuki fase baru dan berbahaya di mana para perempuan, kelompok etnis, dan komunitas agama di negara itu ketakutan akan hak-hak mereka.

“Yang penting, dan bertentangan dengan jaminan bahwa Taliban akan menegakkan hak-hak perempuan, selama 3 minggu terakhir, perempuan malah semakin dikucilkan dari ruang publik,” katanya.