Trump Bebas dari Kasus Subversi Pilpres 2020 dan Kelalaian Penanganan Dokumen Rahasia

Liputan6.com, Washington, DC - Jaksa penasihat khusus menarik dua kasus pidana federal terhadap Donald Trump dalam berkas pengadilan terpisah pada hari Senin (25/11/2024). Mereka menyadari bahwa kasus-kasus tersebut tidak akan selesai atau dilanjutkan ke persidangan sebelum Trump kembali menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS) tahun depan.

Penarikan ini menandai berakhirnya pertempuran hukum bertahun-tahun antara Trump dan Jack Smith, jaksa penasihat khusus yang ditunjuk pada tahun 2022 untuk menangani beberapa penyelidikan besar yang melibatkan Trump.Jaksa penasihat khusus atau special counsel adalah jaksa yang ditunjuk untuk menangani penyelidikan atau kasus hukum yang melibatkan masalah penting, sensitif, atau kontroversial yang mungkin melibatkan pejabat tinggi pemerintah, termasuk presiden atau pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan bagi Kementerian Kehakiman AS (DOJ).

Kemenangan Trump dalam Pilres AS 2024 telah diperkirakan sebelumnya akan mengakhiri kasus pidana yang melibatkan dirinya, yakni terkait dengan penyimpanan dokumen-dokumen rahasia dan upayanya untuk membatalkan hasil Pilpres 2020 karena kebijakan DOJ melarang tindakan pidana terhadap presiden yang sedang menjabat.

Dalam permohonan enam halaman untuk menarik kasus gangguan Pilpres AS 2020, jaksa menyatakan bahwa meskipun Trump belum menjabat sebagai presiden, mereka telah mendapat petunjuk dari kantor penasihat hukum departemen untuk membatalkan kasus tersebut sebelum pelantikannya sebagai presiden ke-47 AS pada Januari 2025.

"Selama ini, DOJ berpendapat bahwa Konstitusi AS melarang dakwaan pidana federal dan proses peradilan terhadap seorang presiden yang sedang menjabat," tulis deputi utama Smith, Molly Gaston seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (26/11).

"Larangan ini bersifat mutlak dan tidak tergantung pada seberapa berat kejahatan yang didakwakan, kekuatan bukti yang dimiliki pemerintah atau nilai dari dakwaan tersebut, yang sepenuhnya didukung oleh pemerintah."

Beberapa saat kemudian, jaksa memberitahukan pengadilan banding AS untuk Sirkuit ke-11 bahwa mereka telah menarik banding terhadap pembatalan kasus penyimpanan dan penanganan dokumen-dokumen rahasia yang melibatkan Trump.

Namun, mereka menyatakan akan tetap berusaha melanjutkan kasus terhadap dua terdakwa lainnya, Walt Nauta dan Carlos De Oliveira, meskipun belum jelas apakah dakwaan tersebut juga akan dibatalkan setelah Pam Bondi, yang merupakan calon jaksa agung yang loyal terhadap Trump, akan mengambil alih Kementerian Kehakiman AS.

Dari klub Mar-a-Lago di Florida, tempat transisi kepresidenan, di mana Trump diduga menyimpan 101 dokumen rahasia setelah meninggalkan jabatannya dan yang menyebabkan dakwaan karena mengabaikan perintah untuk mengembalikannya, Direktur Komunikasi Trump, Steven Cheung, mengeluarkan pernyataan gembira terkait keputusan ini.

"Keputusan DOJ hari ini mengakhiri kasus federal yang tidak konstitusional terhadap Presiden Trump dan ini adalah kemenangan besar bagi supremasi hukum. Rakyat AS dan Presiden Trump ingin penghentian segera dari politisasi sistem peradilan kita," tulis Cheung.

Beberapa hari setelah kemenangan Trump, jaksa mulai mencari cara untuk menutup kasus terkait Pilpres 2020 di pengadilan distrik federal Washington, serta menangani masalah yang lebih rumit terkait dengan kasus penanganan dokumen rahasia yang sedang diproses di pengadilan banding AS untuk Sirkuit ke-11.

Trump memulai kampanye presiden pada 2022 di tengah penyelidikan yang dilakukan oleh penasihat khusus terkait penyimpanan dokumen-dokumen rahasia di klub Mar-a-Lago, setelah dia kalah dalam Pilpres 2020 dan meninggalkan Gedung Putih.

Dia berulang kali mengatakan bahwa dia mencalonkan diri untuk membela kebebasannya, mendesak pemilih untuk mengembalikannya ke kursi presiden, sebagian karena dakwaan-dakwaan tersebut hanya akan hilang jika dia terpilih kembali.

Trump juga berjanji akan mengejar jaksa dan penyelidik federal yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Mengantisipasi kemungkinan balas dendam hukum, Smith dan deputi-deputinya dilaporkan akan mengundurkan diri dari DOJ sebelum Trump dilantik.

Selama berbulan-bulan, strategi hukum utama Trump adalah menunda proses pidana hingga setelah pilpres dengan harapan, jika dia menang, dia bisa menunjuk jaksa agung yang loyal yang akan menghentikan proses hukum tersebut.

Namun, Trump gagal menunda kasus pidana di New York yang berkaitan dengan usahanya memengaruhi hasil Pilpres 2016 menggunakan skema suap terhadap perempuan yang mengklaim pernah memiliki hubungan intim dengannya. Dalam kasus ini, Trump dihukum dengan 34 dakwaan. Vonis untuk kasus ini belum dijatuhkan dan ditunda tanpa batas waktu.