Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Bangun Pusat Ekonomi Baru, Ini Jurus Pemerintahan Jokowi

Puan menuturkan, melalui program KIP, pemerintah bertekad mewujudkan wajib belajar 12 tahun, dan memberikan akses pendidikan.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 26 Apr 2016, 13:38 WIB

Diterbitkan 26 Apr 2016, 13:38 WIB

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah berkomitmen membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Di antaranya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, baik jalur darat, laut, maupun udara. Pembangunan tersebut sudah dimulai sejak pemerintahan Jokowi-JK berjalan.

"Pemerintah berkomitmen membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan tol, jalur kereta api, bendungan, pembangkit listrik yang sedang dilakukan secara masif," kata Puan dalam seminar 'Mencerdaskan Kehidupan Bangsa' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).‎
‎
Agar program tersebut bisa berjalan berkesinambungan, Puan menuturkan, harus ada pelatihan tambahan serta perhatian khusus bagi pelajar yang mengambil bidang kejuruan, baik sekolah tingkat menengah maupun perguruan tinggi‎.

Tujuannya, lanjut Puan, agar para penerus bangsa siap menghadapi lapangan pekerjaan yang terus disediakan pemerintah.
‎

"Semua itu memerlukan ketersediaan tenaga kerja terampil. Karena itu, ke depan kita perlu memberikan perhatian dan penguatan yang lebih kepada pendidikan kejuruan, vokasi, dan politeknik,"‎ ujar dia.
‎
‎KIP

Puan menuturkan, melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemerintah bertekad mewujudkan wajib belajar 12 tahun, dan memberikan akses kepada anak usia sekolah dengan memberikan bantuan itu.

"Pada 2016 ini, KIP akan diberikan kepada 19,3 juta anak usia sekolah, dengan rincian 17,9 juta KIP di Kemendikbud dan 1,4 juta KIP di Kemenag," tutur dia.
‎
Menteri asal PDIP ini menyebutkan, setiap tahun ada 1,3 juta lulusan SMK dan 70 ribu lulusan politeknik. Mereka harus diafirmasi melalui retooling atau kelengkapan, bekerja sama dengan industri dan Balai Latihan Kerja (BLK) atau pun Science and Techno Park (STP), agar memiliki ketrampilan cukup.

"Melalui cara gotong royong ini, maka investment on human capital akan memberikan hasil yang nyata," Puan menandaskan.