Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pengupahan DKI Jakarta unsur Pengusaha meminta kepada DPRD DKI Jakarta agar bijak menyikapi UMP DKI Jakarta yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui Pergub No.176 Tahun 2014 sebesar Rp 2,7juta.
Anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pengusaha Sarman Simanjorang meminta DPRD DKI Jakarta agar jangan menciptakan ketidakpastian berusaha dengan pernyataan-pernyataan yang seolah olah membela buruh dengan wacana meninjau kembali besaran UMP.
Menurutnya, proses penetapan UMP DKI Jakarta 2015 sudah melalui proses panjang sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
"DPRD DKI jangan hannya melihat dari sisi buruh tapi harus juga dari sisi pengusaha karena kita juga merupakan bagian dari warga Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/12/2014).
Sedangkan menyangkut dampak kenaikan BBM, lanjut Sarman, hal ini bukan hanya dialami oleh buruh tetapi juga oleh pengusaha seperti ongkos produksi juga otomatis akan turut menyesuaikan.
Dan sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja sebagai dampak kenaikan BBM agar pengusaha dapat mempertimbangkan kenaikan tunjangan transportasi sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan.
"Untuk itu perlu dilakukan perundingan Bipartit di masing masing perusahaan," lanjutnya.
Sarman mengatakan, DPRD harus mengetahui UMP merupakan jaring pengaman sosial bagi standar orang baru pertama kali kerja nol pengalaman dan masih bujangan.
"Makanya kita semakin bingung yang demo yang sudah bekerja bahkan sudah bertahun tahun dan gajinya sudah di atas UMP, seharusnya yang demo itu yang pengangguran dong karena UMP ini berlaku untuk mereka. Isu UMP ini terlalu dipolitisir oleh pengurus serikat pekerja atau serikat buruh sehingga bias," jelasnya.
Mengenai penetapan UMP 2015 yang sudah rampung ini, Sarman mengungkapkan pengusaha menyerahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) apakah akan ada revisi atau tidak.
Meski demikian, dia berharap agar Ahok konsisten dan tetap pada keputusannya untuk kepastian berusaha dan kepastian kerja bagi buruh.
"DPRD DKI Jakarta silahkan menerima aspirasi Buruh tapi harapan kami agar bijak menyikapinya karena masalah UMP ini bukan hanya kepentingan pengusaha dan buruh tapi ada ada yang lebih besar yaitu para pencari kerja," tandasnya. (Dny/Ndw)
Pengusaha Serahkan Nasib Revisi UMP 2015 ke Ahok
Pengusaha menyerahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) apakah akan ada revisi UMP 2015 atau tidak.
diperbarui 01 Des 2014, 08:20 WIBDiterbitkan 01 Des 2014, 08:20 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Top 3 Islami: Amalan Datangkan Rezeki Tak Disangka Abah Guru Sekumpul, Kisah Kiai Bangun Rumah Modal Segenggam Pasir dari Gus Dur
Cuaca Hari Ini Sabtu 5 Oktober 2024: Jabodetabek Bakal Cerah Berawan di Siang Nanti
Canggih, Lembaga Riset Alibaba Kembangkan Alat Skirining Kanker dengan Teknologi AI
Ban Jadi Komponen Penting di Mobil, Begini Cara Merawatnya
3 Resep Gulai Tempe yang Lezat untuk Masak Satset di Akhir Pekan
Studi: Hampir Setengah Pemilih di AS Ingin Punya Presiden Pro-Kripto
5 Oktober 1991: Pesawat Hercules TNI Jatuh di Condet Tewaskan 135 Orang, Hanya 1 Penumpang Selamat
Rekomendasi Destinasi Wisata dengan Pesona Alam Menawan di Ciamis
Cara Mudah Dapat Passive Income Lewat Bisnis Online
Manchester United Harus Terima Konsekuensi Pahit Jika Gagal Rebut Tiket Liga Champions
Chandra Asri Terus Ekspansi ke ASEAN, Terbaru Akuisisi Shell Energy Singapura
Orang Jarang Ibadah tapi Dapat Rezeki Berlimpah, Simak Kata UAS