BI Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Jaga Rupiah dan Inflasi

Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga inflasi terutama saat Ramadan dengan menjaga kelancaran distribusi.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 17 Jun 2015, 13:08 WIB
Diterbitkan 17 Jun 2015, 13:08 WIB
Komisi XI DPR RI Uji Kelayakan Tiga Calon Deputi Gubernur BI
Kandidat Deputi Gubernur BI, Erwin Riyanto mengikuti uji kelayakan dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2015). Salah satu dari ketiga kandidat akan menggantikan Halim Alamsyah. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Riyanto menyatakan akan memperkuat koordinasi antar kelembagaan untuk menjaga stabilitas rupiah.

"Konkretnya kita dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada forum pimpinan makro mikro, level teknis. Level pimpinan sebulan sekali, lebih pimpinan lagi 3 bulan sekali. Kita selalu diskusikan hal itu. Bukan hanya OJK saja, tapi juga kalau perlu forum yang lebih tinggi, otoritas lain, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)," ujar dia di Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Begitu juga untuk menjaga inflasi khususnya saat Ramadan. Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga rantai pasokan sehingga inflasi tidak tinggi. Kemudian memperkuat kerjasama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

"Kami koordinasi dengan pemerintah, paling penting distribusinya, dengan informasi TPID, dengan kantor regional kita koordinasi. Dengan pemerintah kaitannya distribusi akan kerjasama kami harapkan bisa terkendali," kata Erwin.

Namun begitu, pihaknya bilang enggan membeberkan perkiraan untuk laju inflasi. "Kami tidak berani, nanti diresmikan," ujar Erwin.

Erwin Riyanto resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI setelah dilantik di Mahkamah Agung pada Rabu pekan ini. Erwin menggantikan Halim Alamsyah yang berakhir masa jabatannya pada Juni 2015.

Erwin Riyanto diputuskan menjabat sebagai Deputi Gubernur BI setelah lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Komisi XI DPR RI dan kemudian disahkan dalam Sidang Paripurna. (Amd/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya