Menteri Susi Minta PBB dan UE Dukung Kebijakan Perikanan RI

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan pencurian ikan (anti Illegal Unreported and Unregulated Fishing/IUUF) yang diterapkan di Indonesia dengan penetapan konsekuensi yang tegas bagi pelanggarnya.

Ini dia sampaikan saat menghadiri acara World Ocean Summit Panel “What Comes Next: A Call for Commitments” di Bali.

Dia mengatakan pelarangan atau pembatasan ini (IUUF, transshipment, kapal eks-asing) adalah untuk keberlanjutan perikanan Indonesia. Hasilnya, kebijakan ini mampu menambah stok ikan nelayan nasional menjadi lebih banyak.

"Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini. Kita terapkan blue economy (pemanfaatan ekonomi kelautan ramah lingkungan), jadi antara pertumbuhan dan ekonomi kelestarian itu jalan berbarengan. Kita upayakan ekosistem di marine resources ini memperkuat produktivitas kita,” ujar dia, seperti dikutip Sabtu (25/2/2017).

Ia menambahkan, pengelolaan berkelanjutan ini penting diterapkan karena pada dasarnya Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 97 ribu km, yang merupakan garis pantai kedua terpanjang di dunia.

Namun, praktik illegal fishing yang marak terjadi selama ini mengakibatkan Indonesia hanya mampu menjadi peringkat ketujuh negara penghasil tuna di dunia, dikalahkan Taiwan yang garis pantainya bahkan jauh di bawah Indonesia.

“Saya pikir, dalam bisnis perikanan ini kita harus membuat tata kelola yang berkelanjutan dengan produktivitas yang baik. Bisnis yang menghasilkan produktivitas tinggi tanpa menjaga keberlanjutan hanya akan merugikan negara kita. Seperti yang terjadi sekitar tahun 2000 hingga 2003. Ekspor kita jauh berkurang dan industri perikanan kita mengalami penurunan,” dia menuturkan.

Susi menilai, kesadaran masyarakat Indonesia akan kelestarian laut harus ditingkatkan. Usaha pembangunan yang mulai digalakan mulai menunjukkan hasil yang baik. Stok ikan di perairan Indonesia mulai meningkat meskipun stok ikan dunia secara umum turun.

Untuk itu, Menteri Susi meminta komitmen dan kerja sama dari semua pihak. “Saya tidak bisa membuat aturan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Saya butuh dukungan Pak Presiden, para elit politik, institusi-institusi, pengusaha, dan masyarakat nelayan. Saya juga butuh Interpol misalnya untuk mencegah kejahatan transnasional yang sering terjadi,” ungkap dia.

Ke depannya dia berharap, tata kelola berkelanjutan dengan beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai cenderung ekstrim ini mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan pendapatan negara.(Amd/Nrm)