RI Akan Panggil Bos Freeport, Negosiasi Ditarget Kelar Juli

Kementerian ESDM dengan beberapa instansi lain yang masuk dalam tim negosiasi, terus berembuk membahas empat hal yang dinegosiasikan.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 10 Jul 2017, 21:11 WIB
Diterbitkan 10 Jul 2017, 21:11 WIB
Freeport Indonesia (AFP Photo)
Freeport Indonesia (AFP Photo)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana memanggil Presiden Direktur Freeport Mc Morant Richard Adkerson untuk membahas perkembangan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Targetnya, proses negosiasi akan selesai pada akhir Juli.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji mengatakan, saat ini Kementerian ESDM dengan beberapa instansi lain yang masuk dalam tim negosiasi, terus berembuk membahas empat hal yang dinegosiasikan dengan Freeport Indonesia.

Keempat hal tersebut, yaitu pelepasan saham (divestasi) Freeport Indonesia sebesar 51 persen, perpanjangan masa operasi, stabilitas investasi, dan pembangunan fasilitas pengelolaan dan pemurnian mineral (smelter).

Menurut Teguh, Kementerian ESDM bertugas menyelesaikan hal terkait perpanjangan masa operasi dan pembangunan smelter. Sedangkan Kementerian Keuangan membahas terkait divestasi dan stabilitas investasi yang berisi tentang fiskal. Empat hal tersebut akan dijadikan satu kesatuan dalam pekan ini,  ditargetkan disepakati tim negosiasi pada akhir Juli nanti.

"‎Kita nanti minggu ini akan ketemu, untuk jadi satu kesatuan," kata Teguh, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Teguh melanjutkan, setelah ada kesepakatan dari tim negosiasi, kemudian hasil tersebut akan dibahas dengan Freeport. Rencananya pemerintah akan memanggil langsung Richard C Adkerson, pimpinan induk perusahaan tambang asal Amerika Serikat  tersebut.

"Pak Menteri ( ESDM Ignasius Jonan)  bersama Menteri Keuangan akan undang Pak Richard akhir  bulan ini untuk bahas laporan keseluruhan hasil dari tim negosiasi," ungkap dia.

Menurut Teguh, pemerintah telah menargetkan negosiasi dengan Freeport selesai pada akhir Juli 2017. Namun, hal tersebut tergantung tanggapan Freeport, atas posisi pemerintah dari hasil kesepakatan tim negosiasi. "Iya (tergantung) responnya Pak Richard," tutup Teguh.

Tonton video menarik berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya