DPR Minta Pemerintah Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Bawah Usia 18 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham meminta kepada pemerintah agar vaksin Corona bisa diuji klinis untuk usia di bawah 18 tahun. Hal ini mengingat anak-anak juga merupakan usia yang rentan terjangkit Covid-19.

Diketahui, meski akan mulai digunakan secara massal di Indonesia, vaksin ini hanya bisa digunakan untuk kelompok usia 18-59 tahun. Mengingat uji klinis vaksin Sinovac untuk kelompok usia di bawah 18 tahun belum dilakukan.

"Kami minta Kementerian Kesehatan dan Bio Farma (untuk) mengadakan uji klinis khususnya (bagi anak) dibawah (usia) 18 tahun. Kalau kemarin ada informasi di atas 59 tahun sudah boleh (divaksin),” kata Aliyah di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (12/1).

Politisi Partai Demokrat tersebut juga mendorong Kemenkes untuk membuka kesempatan kepada tenaga kesehatan yang siap untuk membantu penanganan Covid-19 dengan tidak lagi memberikan suatu persyaratan yang sangat rumit bagi tenaga kesehatan yang ingin menjadi relawan. Melihat masalah pandemi adalah masalah bersama yang harus segera diatasi.

Terakhir, Aliyah berharap agar pengadaan vaksin Sinovac untuk masyarakat Indonesia bisa membantu menanggulangi masalah pandemi agar masyarakat bisa sehat.

"Untuk itu marilah kita bersama-sama dan kita mendoakan. Kita berdoa mudah-mudahan semua aman dan seluruh rakyat Indonesia bisa sehat dengan hadirnya vaksin Sinovac,” tutup legislator dapil Sulawesi Selatan I itu.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta kepada pemerintah agar memperkuat komunikasi dan sosialisasi penggunaan vaksin Covid-19 ke masyarakat.

Dia ingin, masyarakat luas diberikan informasi yang jelas terkait detail dan manfaat vaksin, di tengah simpang siur kabar vaksin yang ada saat ini.

“Menurut saya komunikasi dan sosialisasi (vaksin) masih terbatas, mungkin karena masih tahap pertama yang ditargetkan tenaga kesehatan yang mana mereka orang-orang terpelajar dan mengerti. Tapi masyarakat awam ini yang perlu diperhatikan," ujar Saleh di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (12/1).

Politisi PAN itu menyoroti beberapa hal. Pertama, pemerintah harus mampu memberikan pengertian secara rinci terhadap jenis vaksin yang saat ini beredar dan beberapa sudah dipesan Indonesia, seperti Sinovac, Pfizer, AstraZeneca dan lainnya. Kedua, cara pemakaian perlu disosialisasikan, apakah harus lebih dari satu kali.

"Ketiga harap dijelaskan manfaat dan keamanannya, dan keempat pasca imunisasi kelak, bagaimana penjelasan jika ada efek samping yang dialami penerima vaksin? Hal seperti ini penting disosialisasikan, sehingga vaksin diminati, tidak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dengan ikhlas datang (untuk divaksin) jika ada undangan akan divaksin,” terang Saleh.

Terakhir, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR RI itu mendorong agar distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia nantinya dapat berjalan dengan lancar.

Dia berharap vaksin dapat sampai ke seluruh daerah Indonesia, jika pun ada kendala diharapkan dapat diatasi dengan kerja sama berbagai pihak.