Jokowi Tantang Gubernur dan Bupati Bangun Proyek Rugi, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan setiap kepala daerah untuk mulai menyiapkan desain transportasi massal. Khususnya guna menekan angka keugian daerah yang timbul akibat kemacetan dan penyakit imbas polusi.

Namun, Jokowi mengingatkan bahwa ongkos pembangunan hingga operasionalnya tidak murah. Sehingga masing-masing pemerintah daerah harus mau merugi jika ingin membangun sarana transportasi publik.

Jokowi lantas mengambil contoh MRT Jakarta yang sempat ia urusi ketika jadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau MRT itu per km, dulu waktu kita mulai, saya masih Gubernur, biayanya per 1 km itu Rp 1,1 triliun. Ada gubernur/bupati/walikota yang sanggup membangun MRT? Tunjuk jari," ujar Jokowi saat memberi pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN, Selasa (13/8/2024).

"Hati-hati, hitungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tapi operasionalnya juga tidak kecil. APBD-nya siap? Karena kalau apapun, yang namanya MRT, LRT, Kereta Cepat, semuanya itu rugi," tegas dia.

Artinya, Jokowi menekankan bahwa pengadaan transportasi publik merupakan suatu bentuk pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Sehingga APBD harus siap menutupi biaya operasional.

"Saya berikan contoh MRT Jakarta, itu setiap tahun keluar Rp 800 miliar, penuh loh itu, untuk menutup biaya MRT. Hitungan saya kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, APBD harus keluar Rp 4 triliun," ungkapnya.

Namun, pada akhirnya Jokowi terpaksa membangun berragam moda transportasi publik di wilayah Jabodetabek, guna menekan kerugian akibat kemacetan yang jumlahnya jauh lebih besar.

"Tapi, yang bapak/ibu harus tahu, kalau enggak ada MRT/LRT/Kereta Cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu Rp 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas Rp 100 triliun," kata Jokowi.

"Pilih mana? Pilih dibelikan MRT/LRT/Kereta Cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp 100 triliun? Semua kita utamanya harus mulai ngitung itu," pungkas dia.

Sebelumnya, Perum Damri menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT MRT Jakarta mengenai kerja sama layanan transportasi terintegrasi dalam rangka sistem feeder bagi pengguna.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama Damri Setia N. Milatia Moemin bersama Direktur Business Development MRT Jakarta, Farchad H Mahfud, Rabu (12/6/2024) di Gedung Transport Hub, Dukuh Atas, Jakarta.

MoU ini dinilai menandai langkah penting dalam pengembangan area berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta.

Corporate Secretary Damri Chrystian RM Pohan mengatakan, pengembangan TOD ini diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas transportasi, namun juga menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pengguna transportasi umum.

"Dengan adanya pengembangan TOD, Damri dan MRT Jakarta berupaya untuk menyediakan akses yang lebih baik dan nyaman bagi para pengguna jasa transportasi," ujar dia.

Selain pengembangan TOD, MoU ini juga membuka peluang bisnis yang besar bagi kedua belah pihak. Kerja sama ini akan mengeksplorasi berbagai inisiatif bisnis yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan, serta meningkatkan efisiensi operasional kedua perusahaan.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya. Melalui pengembangan TOD dan inisiatif bisnis lainnya, Perusahaan yakin dapat memberikan kontribusi positif bagi mobilitas warga dan meningkatkan layanan kepada seluruh pelanggan," beber Pohan.