Sebelum Donald Trump Berkuasa, Obama Putuskan Lindungi Area Ini

Liputan6.com, Washington DC - Presiden AS Barack Obama telah melarang pengeboran minyak dan gas lepas pantai di sebagian besar wilayah Arktik dan Samudra Atlantik secara permanen.

Langkah itu secara luas dilihat sebagai upaya untuk melindungi wilayah tersebut sebelum Obama meninggalkan Gedung Putih pada Januari nanti.

Dikutip dari BBC, Rabu (21/12/2016), dalam pengumuman bersama dengan AS, Kanada juga berkomitmen untuk melakukan tindakan yang sama di perairan Arktiknya.

Gedung Putih mengatakan keputusan itu ditujukan agar Arktik memiliki nilai ekonomi dan eksosistem yang kuat, berkelanjutan, dan layak. Pusat pemerintah itu juga mengatakan, kebutuhan budaya asli, kesejahteraan satwa liar, dan kerentanan akan tumpahan minyak merupakan sejumlah alasan yang mendasari larangan tersebut.

Sementara Kanada akan meninjau langkah itu selama lima tahun sekali, Gedung Putih menegaskan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Obama merupakan hal permanen.

Keputusan tersebut bergantung pada hukum tahun 1953 yang memungkinkan presiden melarang penyewaan sumber daya lepas pantai tanpa batas.

Di sisi lain, selama kampanye Donald Trump mengatakan bahwa dirinya akan memanfaatkan cadangan minyak yang ada di AS. Hal tersebut langsung memicu keprihatinan dari kelompok lingkungan.

Dalam reaksinya terhadap deklarasi Arktik, Friends of the Earth mengatakan bahwa tidak pernah ada presiden yang membatalkan deklarasi permanen presiden sebelumnya dalam pengembangan minyak dan gas.

"Jika Donald Turmp berusaha untuk membalikkan keputusan Presiden Obama, ia akan dituntut di pengadilan," ujar Friends of the Earth.

Namun demikian, American Petroleum Institute mengatakan tidak ada hal layaknya larangan permanen. Mereka juga berharap bahwa pemerintahan Trump akan mengubah keputusan tersebut.

Trump juga meningkatkan kecemasan di antara para pegiat lingkungan melalui pilihan pejabatnya yang akan membantunya di Gedung Putih.

CEO Exxon Mobil, Rex Tillerson, ditunjuk Trump sebagai menteri luar negerinya. Semenatra itu Menteri Energi yang ditunjuknya, Rick Perry, telah menyerukan pelonggaran peraturan dari industri minyak dalam perannya sebagai Gubernur Texas.