Rusia Dukung PSBB Ketat yang Diterapkan Anies Baswedan di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB secara ketat dikeluhkan sebagian kalangan. Alasannya, penerapan PSBB dinilai merugikan ekonomi.

Namun, Gubernur Anies memilih PSBB ketat karena ruang ICU untuk pasien COVID-19 terancam penuh pada 15 September jika tak ada kebijakan preventif. 

"Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies pada Rabu 9 September 2020.

Keputusan PSBB ini mendapat sambutan baik dari negara Eropa, yakni Rusia. Perwakilan Rusia di Indonesia menyebut kebijakan ini diperlukan untuk keselamatan warga Jakarta.

"Kami sepenuhnya menghormati keputusan kembalinya PSBB. Kami paham bahwa keputusan ini dibuat sebagai langkah untuk melawan COVID-19 dan memastikan keselamatan warga Jakarta," ujar Deputy Chief of Mission Kedubes Rusia di Jakarta, Oleg Kopylov kepada Liputan6.com, Jumat (11/9/2020).

Kegiatan Kedubes Rusia tetap berjalan seperti biasa di tengah PSBB ketat ini dengan menerapkan kebijakan sanitasi. Kedubes juga meminta agar warga Rusia di Jakarta taat dengan PSBB dan mengikuti aturannya.

"Kami dengan hormat meminta warga-warga Rusia untuk menghormati keputusan tersebut," ujar Kopylov.

Saat ini, Rusia termasuk negara yang membatasi kedatangan warga asing, termasuk Indonesia. Aturan ini dikecualikan untuk beberapa kasus, seperti petugas diplomatik dan keluarganya, serta untuk transit. 

Rusia juga sedang membuat vaksin COVID-19 bernama Sputnik-V yang sedang menjalani tahap pengujian. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bakal dilakukan DKI Jakarta per 14 September mendatang, secara lebih ketat.

Hal tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi dengan kepala daerah Bodetabek dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis 10 September 2020. 

"Apa yang tengah dipersiapkan gubernur DKI Jakarta, pada intinya Pemkot Tangerang siap mendukung," kata Arief.

Dia menegaskan, alasan mendukung kebijakan PSBB DKI, yakni karena banyak warganya beraktivitas di DKI Jakarta. Begitu juga sebaliknya.

Terlebih, Kota Tangerang dengan beberapa wilayah di DKI Jakarta berbatasan langsung. Seperti Jakarta Selatan dengan Kecamatan Larangan, atau Jakarta Barat dengan Kecamatan Cipondoh.

"Saya lihat datanya di empat minggu terakhir, saat Jakbar merah, 1 Kecamatan Cipondoh ikut merah juga. Ketika jaksel 2 minggu terakhir merah Kecamatan Larangan ikut merah juga, karena memang saling berhimpitan," jelas Arief.

Hal senada, diungkapkan pula oleh Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar untuk mendukung rencana DKI memberlakukan PSBB.

"Sekali lagi, kami siap dari Pemprov Banten berkolaborasi dan koordinasi, bagaimana penanganan di wilayah Jabodetabek saat ini, kita waspada jangan panik," tegas Ahmed.

Sementara itu, meski mendukung rencana Anies, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, berharap PSBB nanti tetap mempertimbangkan sektor ekonomi masyarakat.

"Penerapan ini harus bersamaan juga dengan terus bergeraknya roda perekonomian masyarakat," jelas dia.

Airin pun menceritakan, disaat awal pandemi berlangsung atau pada bulan Maret 2020, saat itu PSBB sangat ketat dilaksanakan. Pendapatan daerah di wilayahnya ikut turun drastis, biasanya per hari mendapatkan Rp 14 miliar, pada Maret lalu perharinya Tangsel hanya mendapatkan Rp 500 juta.

"Bagaimana kami harus mengatur cashflow, sementara silpa kami juga sedikit," kata Airin.

Meski begitu, Airin juga mengusulkan, jalur komunikasi haruslah tetap lancar. Dimana bisa mengetahui ketersediaan tempat tidur rumah sakit antara wilayah dengan Kementerian Kesehatan.

"Sebab seperti di Bintaro, rumah sakit di sana juga diisi oleh orang ber-KTP DKI Jakarta. Jadi saya rasa, berkomunikasi di sini amatlah juga penting,"kata Airin.