Pemimpin Negara G7 Setuju Bantu Warga Afghanistan Merupakan Tugas Moral

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pada Selasa (24/8) para pemimpin negara G7 setuju bahwa membantu warga Afghanistan merupakan "tugas moral" kolektif mereka di tengah situasi saat ini di negara tersebut - ketika Taliban menguasai Kabul dan istana kepresidenan.

"Kita semua sepakat bahwa, merupakan tugas moral kita untuk membantu rakyat Afghanistan dan memberikan dukungan sebanyak mungkin jika kondisi memungkinkan," kata von der Leyen dalam sebuah konferensi pers setelah pertemuan para pemimpin G7, seperti dikutip dari laman Xinhuanet, Rabu (25/8/2021).

"Untuk melindungi mereka yang paling rentan, ini jelas merupakan masalah kerja sama global dan harus ditangani sejak awal. Mereka tidak boleh jatuh ke tangan penyelundup, mereka membutuhkan jalur yang aman," tambahnya.

Von der Leyen juga mengatakan bahwa Komisi Eropa akan mengusulkan hampir empat kali lipat bantuan kemanusiaan yang berasal dari anggaran Uni Eropa (UE), menjadi lebih dari 200 juta euro untuk tahun 2021.

Langkah ini akan membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga Afghanistan baik di negara mereka, juga di negara-negara tetangga yang menampung mereka.

Namun, von der Leyen, juga menegaskan bahwa "bantuan pembangunan masa depan (di Afghanistan) harus berbasis kondisi. Selalu berbasis kondisi, terkait dengan nilai-nilai fundamental, hak asasi manusia, dan tentu saja hak perempuan."

Uni Eropa telah menyisihkan dana sebesar satu miliar euro untuk pembangunan di Afghanistan dalam tujuh tahun ke depan.

Tetapi "bantuan itu dibekukan" sampai Eropa "memiliki jaminan yang kuat dan tindakan yang kredibel dengan alasan bahwa persyaratannya dipenuhi," pungkas von der Leyen.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam konferensi pers yang sama, Charles Michel, presiden Dewan Eropa, meminta otoritas Afghanistan yang baru untuk mengizinkan perjalanan gratis bagi semua warga negara asing dan Afghanistan yang ingin pergi ke bandara.

"Kami juga telah mengangkat masalah ini dengan teman dan mitra kami di Amerika Serikat pada dua aspek tertentu: pertama, kebutuhan untuk mengamankan bandara selama diperlukan untuk menyelesaikan operasi; dan kedua, akses yang adil dan merata ke bandara, untuk semua warga negara. berhak untuk dievakuasi," kata Michel.

"Hari ini terlalu dini untuk memutuskan hubungan seperti apa yang akan kami kembangkan dengan otoritas Afghanistan yang baru," terangnya.

"Kami menyerukan penyelesaian politik yang inklusif dan kami tetap ingin menjadi pengaruh positif bagi rakyat Afghanistan, terutama dalam mendukung kebutuhan dasar mereka, kami harus berurusan dengan otoritas baru. Ini akan mengarah pada persyaratan yang ketat, dan sikap rezim baru," tambah Michel.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan darurat virtual, para pemimpin negara G7, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang menyerukan untuk tetap "tenang dan menahan diri guna memastikan keselamatan dan keamanan warga Afghanistan serta komunitas internasional yang rentan, dan pencegahan krisis kemanusiaan."

Para pemimpin negara G7 juga menyatakan "keprihatinan besar tentang situasi di Afghanistan."

"Prioritas langsung kita adalah untuk memastikan evakuasi yang aman, warga kita, dan orang-orang Afghanistan yang telah bermitra dengan kita serta membantu upaya selama 20 tahun terakhir, dan untuk memastikan perjalanan yang aman dari Afghanistan. Kami akan terus berkoordinasi dengan erat," demikian pernyataan bersama G7.