Raja Maha Vajiralongkorn Sahkan Pembubaran Parlemen, Thailand Bersiap Gelar Pemilu pada Mei

Liputan6.com, Bangkok - Raja Maha Vajiralongkorn telah mengesahkan keputusan untuk membubarkan parlemen Thailand pada Senin (20/3/2023). Dengan demikian, pemilu harus diadakan antara 45 dan 60 hari setelahnya.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha (68) yang pertama kali berkuasa melalui kudeta pada 2014 akan mencalonkan diri kembali di bawah partai baru, United Thai Nation. Namun, dia hanya diizinkan untuk menjabat selama dua tahun lagi sebelum mencapai batas masa jabatan delapan tahun.

Prayuth disebut tertinggal dalam jajak pendapat di belakang Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai.

Paetongtarn (36), yang merupakan putri dari mantan PM Thaksin Shinawatra mengatakan, dia berkampanye untuk menang telak. Partai-partai yang terkait dengan keluarga miliarder Shinawatra telah memenangkan kursi terbanyak di setiap pemilihan sejak tahun 2001.

Di lain sisi, trah itu juga berulang kali digulingkan dari kekuasaan. Bibi Paetongtarn, Yingluck Shinawatra, dipaksa turun dari jabatannya oleh keputusan pengadilan pada tahun 2014 dan Thaksin sendiri digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006.

Baik Thaksin maupun Yingluck sekarang tinggal di pengasingan.

Keluarga itu dibenci oleh kerajaan militer, tetapi tetap sangat populer di daerah pedesaan di utara dan timur laut.

Peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute Napon Jatusripitak menilai bahwa mantan partai Thaksin, Thai Rak Thai, adalah satu-satunya partai yang secara kredibel mengusulkan kebijakan dan menyampaikan janji-janji kebijakan dengan cara yang secara nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam skala besar.

"Itu memiliki dampak yang bertahan lama pada preferensi politik masyarakat," kata dia seperti dilansir The Guardian.

Sekalipun Pheu Thai berkinerja baik, bagaimanapun, partai tersebut mungkin tidak akan dapat mengajukan perdana menteri.

"Pheu Thai adalah satu-satunya partai yang saat ini memiliki peluang kredibel untuk membentuk mayoritas di parlemen, tetapi kemungkinannya paling kecil untuk mendapatkan dukungan dari senat," tutur Napon.

Pasalnya, 250 senator Thailand, ditunjuk oleh militer. Merekalah yang akan memilih perdana menteri bersama dengan 500 anggota DPR.

"Pheu Thai mungkin perlu berkolaborasi dengan partai politik yang ada, apakah itu oposisi atau koalisi yang berkuasa," terang Napon. "Bisa melibatkan kesepakatan dengan mantan panglima militer Prawit Wongsuwan, yang pernah menjadi sekutu dekat Prayuth."

Prawit telah berusaha menempatkan dirinya sebagai kandidat persatuan yang dapat menjembatani perbedaan politik Thailand.

Anutin Charnvirakul (56) pemimpin Partai Bhumjaithai dan menteri kesehatan saat ini, yang memperjuangkan dekriminalisasi ganja tahun lalu, juga dikutip oleh beberapa analis sebagai pesaing potensial.