Menteri Dalam Negeri Inggris Tolak Demo Pro-Palestina

Liputan6.com, London - Menteri Dalam Negeri Britania Raya, Suella Braverman, memberikan kritikan kepada aksi pro-Palestina yang berhasil menuai banyak massa di Inggris. Dalam dua pekan terakhir, aksi damai pro-Palestina berlangsung di Inggris.

Namun, Braverman menyebut para pengunjuk rasa pro-Palestina itu berpotensi berada di ranah kriminal. Ia menuding bahwa unjuk rasa itu merupakan unjuk rasa kebencian.

"Kita sekarang melihat puluhan ribu orang-orang turun ke jalan usai pembunuhan massal rakyat Yahudi," ujar Suella Braverman seperti dikutip Middle East Monitor, Selasa (30/10/2023).

Braverman menyorot insiden 7 Oktober 2023 ketika Hamas menyerang Israel dan menewaskan para warga sipil. Kejadian itu disebut mengakibatkan kehilangan terbesar nyawa orang Yahudi sejak Holocaust.

Ia juga menyebut para pengunjuk rasa pro-Palestina menginginkan agar Israel dihilangkan.

"Di pikiran saya, hanya ada satu cara untuk menggambarkan unjuk rasa-unjuk rasa tersebut, mereka adalah unjuk rasa kebencian," ujarnya.

Suami dari Suella Braverman diketahui merupakan penganut Yahudi.

Sebelumnya, Braverman bahkan meminta kepada polisi untuk menutupi bendera-bendera Palestina di tempat umum dan berkata mengibarkan bendera Palestina berpotensi ilegal.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga telah berkali-kali menegaskan dukungan kepada Israel, meski ia menjanjikan pengiriman bantuan kepada rakyat sipil Gaza. Kelompok Hamas dikategorikan sebagai teroris di Inggris.

Presiden Jokowi memanggil sejumlah menterinya ke Istana Negara Jakarta untuk membahas lebih dalam terkait konsen Indonesia terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat sipil di Palestina.

Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hadir pula Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menko Polhukam Mahfud Md.

"Baru saja tadi saya memimpin rapat terbatas mengenai Palestina. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza terutama situasi kemanusiaan,” kata Jokowi kepada awak media di Jakarta, Senin (30/10/2023).

Jokowi memastikan, Pemerintah Indonesia terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza. Dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak kepada masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. 

"Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan. Bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi,” minta Jokowi. 

Jokowi memastikan, Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Termasuk dalam hal pengiriman bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. 

"Kloter pertama (bantuan) akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan,” Jokowi menandasi. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel ke Rumah Sakit Al Ahli di Gaza, Palestina. Jokowi mengatakan Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengirim pesan kuat terhadap dunia untuk menghentikan eskalasi dan kekerasan kepada rakyat Palestina.

Jokowi meminta dunia untuk fokus pada masalah kemanusiaan yang terjadi akibat perang Israel dengan Palestina. Dia juga mendesak dunia untuk mendorong penyelesaian akar permasalahan yaitu, pendudukan Israel atas Palestina.

Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat terhadap dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan yaitu, pendudukan Israel atas Palestina," kata Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/10/2023).

"Sekarang lah saatnya dunia berdiri bersama, membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati," sambungnya.

Dia menekankan bahwa serangan bom yang dilakukan Israel ke Gaza telah melanggar hukum internasional.

Jokowi telah memerintahkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu OKI di Jeddah, Arab Saudi, Rabu 19 Oktober 2023 kemarin.

"Serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan," ujar dia.

Jokowi juga menegaskan Indonesia tidak akan akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan dan melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Dia memastikan akan membahas isu Palestina di forum-forum internasional.

"Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional. Termasuk saat bilateral dengan PM Arab Saudi dan di KTT ASEAN-GCC (di Riyadh), esok hari," tutur Jokowi.

Dalam pertemuan penting Komite Eksekutif PLO yang diadakan malam ini di markas besar kepresidenan di Ramallah, Presiden Mahmoud Abbas mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Saat berbicara di depan komite, Presiden Abbas menekankan gawatnya situasi saat ini, karena rakyat Gaza sedang menghadapi pembantaian atau genosida oleh Israel di bawah pengawasan penuh komunitas internasional. 

"Sejak awal krisis ini, Palestina telah melakukan segala upaya, terlibat dalam upaya diplomasi yang luas dengan para pemimpin dunia dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mencegah konflik eksternal, pengungsian, dan menghentikan serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel dan pasukan pendudukan di Yerusalem dan Tepi Barat," kata Abbas, dikutip dari laman Wafa, Senin (30/10/2023).

"Meskipun terdapat suara mayoritas di Majelis Umum PBB, pasukan pendudukan Israel menanggapinya dengan invasi darat dan tingkat penembakan, kehancuran, dan korban jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Jumlah korban warga Palestina di Jalur Gaza kini mencapai lebih dari 7.500 orang, dengan mayoritas adalah anak-anak dan perempuan, serta sekitar 20.000 orang terluka.

Presiden Abbas bertanya-tanya "bagaimana mungkin untuk tetap diam ketika 3.000 anak-anak Palestina yang terbunuh dan penembakan terhadap rumah sakit, bersamaan dengan penghancuran yang kejam dan hukuman kolektif terhadap warga sipil."