Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Hadiri Sidang atas Tuduhan Pemberontakan

Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol hadir di pengadilan Seoul pada Kamis (20/2/2025) untuk sidang pertama pada persidangan pidana atas tuduhan pemberontakan.

Pengadilan mendengarkan permintaan pengacara Yoon Suk Yeol untuk membatalkan penahanannya karena mereka berpendapat bahwa penyelidikan pemberontakan telah dilakukan secara ilegal, dan tidak ada risiko Yoon mencoba menghancurkan bukti.

Jaksa Korsel pada bulan lalu mendakwa Yoon setelah menuduhnya memimpin pemberontakan dengan penerapan darurat militer yang berlangsung singkat pada tanggal 3 Desember.

Dakwaan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang presiden Korea Selatan yang sedang menjabat, dikutip dari laman Japan Today, Kamis (20/2/2025).

Jika terbukti bersalah, Yoon dapat menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun karena dekrit darurat militernya, yang mengejutkan negara tersebut dan berupaya untuk melarang aktivitas politik dan parlementer serta mengendalikan media.

Langkahnya memicu gelombang pergolakan politik di negara ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu utama AS, dengan perdana menteri juga dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya dan sejumlah pejabat tinggi militer didakwa atas peran mereka dalam dugaan pemberontakan tersebut.

Jaksa penuntut pada Kamis (20/2) meminta proses hukum yang cepat mengingat "beratnya" kasus tersebut, tetapi pengacara Yoon mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk meninjau catatan.

Yoon "tidak bermaksud melumpuhkan negara," salah satu pengacaranya mengatakan kepada pengadilan, menambahkan bahwa deklarasi darurat militernya adalah untuk memberi tahu publik tentang kediktatoran legislatif dari partai oposisi yang besar.

Seorang hakim mengatakan, pengadilan akan mengadakan sidang berikutnya atas kasus pidana tersebut pada tanggal 24 Maret.

Yoon juga menghadapi persidangan pemakzulan paralel yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah memasuki tahap akhir.

Pengadilan tinggi akan mendengarkan para saksi yang bersaksi, termasuk Perdana Menteri Han Duck-soo pada hari Kamis nanti. Yoon juga akan menghadiri sidang pemakzulan, menurut laporan media.

Mahkamah Konstitusi sedang meninjau pemakzulan Yoon oleh parlemen pada tanggal 14 Desember dan akan memutuskan apakah akan mencopotnya dari jabatan secara permanen atau mengembalikannya.

Yoon dan pengacaranya berpendapat bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk memberlakukan darurat militer sepenuhnya, tetapi hanya bermaksud tindakan tersebut sebagai peringatan untuk memecah kebuntuan politik.

Jika Yoon dicopot, pemilihan presiden baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.