Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Hasto PDIP: Pemerintah Harap Perhatikan Aspirasi Pekerja PT JICT

Bagi PDIP, kata Hasto, pengelolaan pelabuhan merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 05 Agu 2015, 20:10 WIB

Diterbitkan 05 Agu 2015, 20:10 WIB

Hasto Kristiyanto (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyampaikan aduannya kepada PDIP terkait persoalan perpanjangan konsesi JICT yang dinilai tidak transparan. Mereka menuntut pembatalan perpanjangan konsesi karena nilai kontrak jauh lebih rendah dari kontrak periode pertama.

Atas persoalan yang diadukan itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah untuk menyikapinya secara serius.

"Atas dasar keberatan serikat pekerja tersebut, pemerintah sebaiknya mendengarkan. Terlebih para serikat pekerja menyerukan idealisme yang sejalan dengan Nawa Cita," ungkap Hasto Kristiyanto kepada Liputan6.com, Rabu (5/8/2015).

Bagi PDIP, kata Hasto, pengelolaan pelabuhan merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Karenanya, tidak bisa hanya dilihat secara ekonomi semata. Lebih-lebih kapasitas JICT yang telah meningkat pesat dari 1,4 juta TEUS menjadi 2,4 juta TEUS.

"Dengan demikian, sebaiknya perpanjangan konsesi JICT tersebut ditunda dulu, dan memberi kesempatan untuk dilakukan audit yang lebih mendalam," kata Hasto.

PDIP, lanjut Hasto, juga mengharapkan agar dialog dapat dilakukan untuk memperkuat kedaulatan negara di 'gerbang perekonomian' Indonesia tersebut.

Sejahterakan Pekerja

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga berkomentar terkait aksi ratusan pekerja yang mogok kerja dan memblokade gerbang masuk Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta. ‎Dia mengungkapkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan para pekerja.

"Kita ingin ubah, ingin perbaiki di Tanjung Priok itu kompleks Tanjung Priok, Kalibaru, itu memang perlu ada peningkatan kesejahteraan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 28 Juli 2015.

Menurut JK, perlu dilakukan perbaikan sarana bagi masyarakat serta pekerja yang berdekatan di Pelabuhan Kalibaru. Bila ada sarana yang baik, gaji yang ada cukup menutupi kebutuhan sehari-hari.

"Jadi kesejahteraan itu kan menyangkut macam-macam, bukan hanya orang bicara demo seakan-akan meminta gaji, itu enggak, karena mengurangi pengeluaraannya juga berarti meningkatkan kesejahteraan," tegas JK. (Ali/Ado)